Soal Twit #AdvokatKorup
Banyak yang menanyakan soal twit #AdvokatKorup saya.
Maaf tidak bisa membalas satu persatu. Izinkan saya menjawabnya melalui tulisan ini. Beberapa respon tidak tepat, mungkin karena tidak membaca utuh seluruh twit saya. Silahkan baca seluruh 25 twit #AdvokatKorup:
1. Permisi, maaf, meski lebaran, sambil menonton bola saya akan jelaskan lagi soal twit saya kemarin, soal advokat koruptor #AdvokatKorup
2. Banyak yg salah faham dan menduga saya menyerang profesi advokat. Tentu tidak. Saya justru menghormati profesi mulia itu #advokatKorup
3. Maka, saya menulis twit dengan batasan, dengan definisi. Advokat koruptor adalah koruptor itu sendiri. Yaitu jika ... #AdvokatKorup
4. Saya berikan dua batasan: yang membela kliennya membabi buta; dan yang tidak malu menerima bayaran dari hasil korupsi #AdvokatKorup
5. Artinya, advokat yg tidak membela kliennya secara membabi buta, dan menolak bayaran uang hasil korupsi, bukan #AdvokatKorup
7. Bukan pula saya menolak tersangka korupsi mendapatkan pembelaan hukum. Semua orang berhak atas proses hukum yang fair #AdvokatKorup
8. Tapi ada perbedaan mendasar antara jaminan fair trial dng pembelaan membabi buta, demi membebaskan sang koruptor yg bayar #AdvokatKorup
9. Kalau saya jadi pengurus dewan etik advokat, maka saya akan jatuhkan sanksi tegas, cabut izin advokat demikian. Memalukan #AdvokatKorup
10. Di negara yg lebih baik profesi advokatnya, fungsi advokat bukan semata-mata membela yg bayar, tapi menemukan keadilan #AdvokatKorup
11. Di negara maju, advokat tidak akan menyatakan kliennya yg jelas2 korupsi, disulap/dibela menjadi tidak korupsi #AdvokatKorup
12. Pembelaan membabi buta demikian, akan merupakan pelanggaran etika serius, dan berujung pada hukuman berat #AdvokatKorup
13. Jika ada tersangka korupsi, datang dan meminta agar dia bebas, padahal dia memang korupsi, maka advokat wajib menolak membelanya
14. Saya pernah jadi advokat, saya tolak kasus2 korupsi, tidak ada masalah. Bukan pelanggaran kode etik advokat #AdvokatKorup
15. Saya tahu, banyak advokat senior yg ternama dan juga menolak menangani kasus2 korupsi. Kepada mereka saya berguru #AdvokatKorup
16. Termasuk pelanggaran etika serius adalah para ahli yang memberikan pendapat sesuai pesanan kliennya. #AdvokatKorup
17. #AdvokatKorup memang akan bekerja tandem dengan profesor/ahli yg "pendapatnya akan sesuai dengan pendapatan" "Logikanya sesuai logistik"
18. Di negara maju, seorang ahli diatur ketat etika dan hubungannya dengan kasus yg dia terlibat. Ada penandatangan code of conduct
19. Code of conduct itulah yg sering tidk ada di kita. Juga diabaikan dalam relasi advokat-klien. Akhirnya relasi tanpa etika #AdvokatKorup
20. Saya mendengar, seorang advokat menerima bayaran miliaran rupiah untuk membantu seorang tersangka korupsi. Dan itu biasa #AdvokatKorup
21. Bagi sang advokat, yg penting dia bekerja, dia berhak dibayar. Pola pikir yang terlalu simple dan jauh dari antikorupsi #AdvokatKorup
22. Bukan hanya menolak klien yg nyata-nyata korupsi, tapi minta bebas, dia pun harusnya tdk terima bayaran dari hasil korupsi #AdvokatKorup
23. Advokat yg masih menerima bayaran dan tahu persis itu dari hasil korupsi, tentunya bisa dijerat dengan UU pencucian uang #AdvokatKorup
24. Demikian, jadi yg kita lawan adalah #AdvokatKorup, bukan profesi advokat. Yaitu advokat yg asal bela koruptor, demi uang, demi tenar
25. Sekali lagi, #AdvokatKorup adalah koruptor itu sendiri. Yg membela membabi buta. Yg tanpa malu terima bayaran uang hasil korupsi. Sekian
Silahkan dibaca seluruhnya, tidak dipotong-potong, agar pemahamannya lebih utuh. Lebih jauh, penjelasan lebih utuh, silakan membaca kolom NOVUM saya di harian Sindo, Rabu 22 Agustus 2012 di:
http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/520775/38/
Atau silakan baca di sini:
Melawan Korupsi di Hari Fitri
Denny Indrayana
Wakil Menteri Hukum dan HAM
Guru Besar Hukum Tata Negara UGM
Ikhtiar melawan korupsi harus terus digalakkan, kapanpun, dimanapun. Maka, sambil mudik lebaran di Banjarbaru (Kalsel), sambil menuju hari fitri yang suci, saya kirimkan pesan antikorupsi melalui twitter. Beberapa tanggapan mengatakan, topiknya terlalu berat untuk hari lebaran. Namun mayoritas sepakat, justru di hari fitri, ikhtiar antikorupsi lebih layak digaungkan. Tetapi, media twitter 140 karakter tentu ruang yang sempit untuk menjelaskan seluruh gagasan antikorupsi. Maka, untuk menghindari kesalahpahaman yang timbul, izinkan saya menuliskannya dalam kolom Novum kali ini. Banyak yang merespon topik tweet saya tentang advokat yang membela kasus korupsi, bisa terjebak menjadi koruptor itu sendiri. Lebih banyak yang mendukung, namun tidak sedikit yang mengatakan saya menyerang profesi advokat dan melakukan generalisasi. Respon yang negatif tersebut lebih karena maksud saya, sengaja ataupun tidak, disalahpahami.
Ketika saya menulis advokat yang membela kasus korupsi dapat menjadi koruptor itu sendiri, sederhananya yang saya maksud adalah, "oknum advokat yang maju tak gentar membela yang bayar". Maka, saya tidak memaksudkan seluruh advokat, apalagi mengkritik profesi advokat yang sangat terhormat. Karenanya, saya mendefinisikan oknum advokat korup tersebut minimal dengan dua batasan. Sayangnya, batasan yang saya berikan dengan sengaja tidak dibaca utuh, sehingga menimbulkan kesalahpahaman. Dua batasan itu adalah, oknum advokat yang membela membabi-buta; dan oknum advokat yang tanpa malu menerima saja bayaran dari uang hasil korupsi. Membela membabi buta yang saya maksudkan adalah menutupi kesalahan klien, dengan berbagai dalih, dengan berbagai cara. Padahal tindakan koruptif klien sudah sangat jelas, sudah sangat terang-benderang. Tidak jarang sang klien tertangkap tangan, tertangkap basah menerima uang suap, dengan fakta dan bukti yang tak terbantahkan, namun pembelaan yang dilakukan tetap menyatakan sang klien tidak bersalah dan menuntut divonis bebas.
Pola hubungan yang tidak sehat demikian adalah bentuk malpraktik oleh oknum advokat. Sebagaimana malpraktik yang juga terjadi di profesi lain, misalnya dilakukan oknum konsultan politik yang menerima bayaran untuk merekayasa hasil polling untuk kepentingan kliennya dalam pemilu. Hal demikian, di negara yang penegakan hukumnya sudah lebih baik, tidak dapat ditoleransi. Pelanggaran etika demikian dapat berujung dengan dicabutnya izin sang oknum advokat. Bahkan terkait legal fee yang diterimanya, sang oknum advokat dapat saja dijerat dengan tindak pidana pencucian uang.
Agar lebih jelas, izinkan saya menceritakan pengalaman pribadi berikut. Saya sendiri pernah menjadi advokat. Pernah pula datang calon klien yang ayahnya terjerat kasus korupsi. Kepada sang anak, saya minta diceritakan secara rinci dan sejujurnya kasus yang menjerat ayahnya. Setelah mendengarkan dengan seksama, saya katakan, "Saya bersedia menjadi advokat ayahmu, dengan dua syarat. Pertama, menurut saya ayahmu memang korupsi. Maka saya akan bela, jika di persidangan dia mengakui secara jujur telah melakukan korupsi. Kedua, pembelaan saya tidak boleh dibayar. Saya akan membela maksimal agar ada pengurangan hukuman, namun secara gratis." Dapat diduga, sang anak kemudian tidak mau meminta saya menjadi advokat ayahnya. Dia pergi bersama uang yang telah direncanakan untuk membayar jasa advokasi saya.
Tentang tidak menangani kasus korupsi, saya tahu persis beberapa advokat yang juga memegang prinsip yang sama. Mereka tidak mau sembarangan menangani kasus korupsi, atau bahkan tidak mau sama sekali menangani kasus korupsi. Sikap demikian bukanlah pelanggaran kode etik advokat, yang sering diargumenkan tidak boleh menolak kasus yang datang padanya. Argumen demikian tidaklah tepat, bahkan menyesatkan. Jika kita tahu klien kita misalnya tertangkap tangan korupsi, dia pun misalnya mengakui memang korupsi, namun meminta untuk dibela bebas dari hukuman, biasanya dengan iming-iming bayaran yang mahal, maka sang advokat justru wajib untuk tidak menangani kasus tersebut. Itulah etika profesi advokat yang sangat terhormat dan wajib dijunjung tinggi. Pelanggaran atas kode etik demikian sebenarnya dapat dihukum dengan pencabutan izin advokatnya, atau bahkan dijerat dengan tindak pidana pencucian uang. Karena, dengan sadar maju tak gentar membela yang bayar, padahal uang yang digunakan untuk membayar adalah uang hasil korupsi.
Etika itulah yang minim diterapkan dalam beberapa kasus korupsi kita, sehingga yang muncul adalah relasi advokat-klien minus etika. Lebih jauh tidak hanya dalam relasi advokat-klien, di negara maju, etika juga dijaga ketat untuk saksi ahli yang memberikan pendapatnya. Seorang ahli sebelum menyampaikan pendapat ahlinya harus mendapatkan kasus posisi dan fakta kasusnya (statement of facts), pertanyaan yang harus dijawab, perjanjian saksi ahli (engagement letter) dan menandatangani kode etik selaku ahli (code of conduct). Pelanggaran atas kode etik tidak hanya menyebabkan pendapat ahlinya akan diabaikan, ahli yang bersangkutan bisa saja dijerat sanksi pidana karena memberikan keterangan ahli bohong, atau menghalangi proses hukum (obstruction of justice). Perhatikan perbedaannya dengan sistem kita yang masih sangat longgar mengatur kode etik para ahli, sehingga tidak jarang "pendapat ahlinya sesuai pendapatan" atau dalam bahasa Prof. Moh. Mahfud MD, "logika ahlinya sesuai logistik".
Jadi, mestinya jelas, tidak benar saya mengkritik profesi advokat. Saya justru sedang berusaha menjaga kehormatan profesi advokat dari ulah beberapa oknum advokat yang melakukan malpraktik secara koruptif. Tidak benar juga saya menolak tersangka kasus korupsi untuk didampingi pembela hukum. Saya sendiri, pernah menawarkan diri untuk menjadi advokat kasus korupsi, tapi dengan dua syarat tersebut: sang tersangka mengakui kesalahannya telah korupsi; dua, jasa advokasi saya tidak dibayar.
Itulah twit saya terkait advokat, di samping itu, saya juga mengirimkan twit lain, terkait remisi bagi terpidana korupsi. Banyak yang menyayangkan pemberian remisi tersebut, karena dianggap tidak sejalan dengan agenda pemberantasan korupsi. Memang situasinya tidak mudah. Sebenarnya, agenda pertama kemenkumham di bawah pimpinan Menteri Amir Syamsudin adalah melakukan pengetatan pemberian hak-hak napi dengan kejahatan luar biasa, termasuk korupsi. Namun, sebagaimana diketahui, kebijakan itu kemudian mendapatkan tantangan dari berbagai kalangan. Termasuk ada beberapa terpidana korupsi --dengan dibantu advokat Yusril Ihza Mahendra--menggugat pembatalan pembebasan bersyarat mereka di PTUN Jakarta.
Gugatan itu mereka menangkan. Kemenangan itu tentunya berdampak signifikan atas dasar hukum kebijakan pengetatan. Maka, kami kemudian kembali fokus kepada perubahan aturan main terkait hak-hak napi, yang sebelum gugatan tersebut dikabulkan juga telah dipersiapkan. Saat ini, ada triple track strategies perubahan aturan untuk memperkuat kebijakan pengetatan. Pertama adalah perubahan UU Pemasyarakatan, kedua perubahan PP 28 tahun 2006 tentang hak-hak napi, serta penyempurnaan seluruh SOP pemasyarakatan--termasuk yang terkait dengan hak-hak napi. Namun karena proses penyempurnaan peraturan tersebut masih belum selesai, maka untuk 17 Agustus tahun ini, serta perayaan Idul Fitri saat ini, remisi masih diberikan berdasarkan aturan hukum yang lama.
Jadi, jelaslah kemenkumham masih terus memperjuangkan kebijakan pengetatan, tetapi tantangan dan tentangannya memang tidak pernah mudah. Untuk itulah dimanapun, kapanpun perlawanan antikorupsi harus terus diikhtiarkan. Tidak terkecuali disaat peringatan hari Idul Fitri sekalipun. Untuk Indonesia yang lebih baik. Untuk Indonesia yang lebih antikorupsi. Keep on fighting for the better Indonesia. (*)
TERUS MEMPERJUANGKAN INDONESIA ANTIKORUPSI - Kompas Kita, 3 Mei 2011
“Kompas Kita”
TERUS MEMPERJUANGKAN INDONESIA ANTIKORUPSI
Pengantar Redaksi:
Berpindah jalur dari akademisi tata negara dan aktivis antikorupsi yang kritis kepada penguasa menjadi Staf Khusus Presiden membuat Denny Indrayana sering menjadi sorotan dan dipertanyakan konsistensinya. Denny menganggap sorotan demikian sebagai resiko dari pilihannya untuk berjuang di pusat pemerintahan. Adaptasi dalam bersikap dianggapnya sebagai bagian dari perubahan strategi perjuangan, karena wilayah juang yang berbeda. “Meskipun gaya dan pilihan diksi mungkin berbeda, substansi perjuangan saya dimanapun insya Allah tetap sama: antikorupsi.”
1. Negara kita adalah negara hukum, tetapi justru pembusukan tatanan hukum pelakunya adalah dari orang yg memahami hukum (David D. Suryadi, Tangerang Selatan, xxxx@yahoo.co.id)
Ini memang fakta yang menyakitkan. Bagi saya dan banyak orang seperti anda, fakta demikian lebih dari sebuah ironi. Menurut saya, ini adalah tragedi negara hukum. Namun, betapapun menyakitkan fakta itu, kita tidak pernah boleh menyerah. Bahkan, sebenarnya tidak ada pilihan untuk menyerah. Karena menyerah berarti kalah. Pilihannya hanya satu: bekerja keras untuk mengenyahkan tragedi itu. Negara hukum hanya akan terwujud ketika hukum dan keadilan tidak berjarak. Paling problematik jika jarak yang makin melebar itu disebabkan oleh praktik penegakan hukum yang transaksional. Maraknya mafia hukumlah yang telah membatalkan cita-cita negara hukum. Tidak ada jalan lain, praktik mafia hukum harus diberantas tuntas.
2. Apa saja yang dapat kita lakukan untuk mencegah terjadinya mafia hukum? (Rianti, Jakarta)
Kita bisa mulai dengan hal-hal yang tampaknya kecil, bahkan terlihat remeh. Jangan pernah memberi hadiah dalam bentuk apapun, sebagai pernyataan terima kasih sekalipun, betapapun tulusnya itu. Kebiasaan “uang terimakasih” telah memanipulasi batas demarkasi yang jelas di antara ketulusan pribadi dengan korupsi. Jelas, kebiasaan demikian telah menggerogoti kehormatan para penegak hukum kita. Kita juga harus menolak tunduk pada pemerasan yang dilakukan aparat penegak hukum, dengan alasan apapun. Laporkan, utamanya kepada KPK dan Satgas Pemberantasan Mafia Hukum, jika ada indikasi praktik mafia hukum. Bila perlu, berbagilah informasi dengan media dan LSM antikorupsi.
3. Seandainya anda seorang presiden, apa yang akan anda lakukan untuk memberantas korupsi? (Gustiawan Godi, Cikarang)
Itu terdengar seperti pertanyaan ketika saya duduk di bangku sekolah menengah. Ketika itu terdengar romantis. Sekarang pun masih. Jawabannya sederhana. Tidak ada resep tunggal untuk itu. Yang pasti, kita tidak harus menjadi presiden untuk ikut urun rembug dalam ikhtiar pemberantasan korupsi. Setiap kita, dalam posisi masing-masing, wajib berkontribusi dalam gerakan antikorupsi. Untuk presiden Indonesia, tambahkan satu resep lagi, selalu bersiaplah untuk tidur lebih sedikit.
4. Salah satu cara untuk membungkam sikap kritis akademisi adalah dengan memberinya jabatan. Mengapa anda mau menerima tawaran sebagai staf khusus presiden? Apakah motivasi anda? (Laksmi Amalia, Sleman, Yogyakarta, xxxx@yahoo.co.id)
Alasan dan motif seseorang mungkin kurang penting dibandingkan dengan apa yang ia lakukan setelah berada di lingkungan pembuat keputusan. Saya biarkan anda dan masyarakat yang menilai orang seperti saya. Saya hanya ingin memastikan, bahwa saya mengendalikan kesadaran dan berpijak pada keadilan dalam setiap tindakan yang menentukan nasib orang banyak di ruang publik.
Tuduhan pembungkaman pasti muncul ketika saya menerima amanah sebagai staf khusus presiden. Tuduhan demikian adalah resiko pilihan yang saya jadikan lonceng pengingat untuk terus menjaga idealisme, meskipun penuh tantangan karena berada di pusat pengambilan kebijakan. Yang pasti, sikap kritis dan antikorupsi bukanlah sikap yang hanya dimonopoli akademisi atau aktivis LSM saja. Justru, berada di dalam sistem pemerintahan dan tetap konsisten berjuang, membutuhkan tenaga lebih. Faktanya, praktik korupsi lebih banyak ada di dalam lingkaran kekuasaan. Berperang menghadapinya tidak cukup hanya dengan berteriak di luar medan pertempuran. Terjun langsung ke medan perang pasti beresiko, tetapi tidak ada pertempuran yang dimenangkan jika semua hanya menjadi komentator dan berada di garis belakang.
Yang pasti, dimanapun kita bekerja, motivasi dan niat memang harus selalu dicuci untuk menjadikan amanah yang diberikan hanya sebagai kesempatan berjuang untuk menciptakan Indonesia yang lebih baik, lebih antikorupsi.
5. Sebagai pemrakarsa berdirinya Pusat Kajian Anti Korupsi UGM, menurut mas Denny faktor apa yang menyebabkan maraknya korupsi di daerah serta bagaimana cara pencegahannya? (Firmansyah, Makassar)
Korupsi di daerah semakin marak seiring dengan desentralisasi dan kewenangan pemerintah daerah yang semakin besar. Kita harus selalu ingat, power tends to corrupt. Korupsi bersumber dari kekuasaan yang terlalu besar, minus amanah. Maka mekanisme kontrol harus diefektifkan. Kita sebagai rakyat pun harus terus mengasah kecerdasan dan kepekaan dalam memilih kepala daerah dan anggota legislatif daerah yang lebih bersih rekam jejak antikorupsinya.
6. Bagaimana awal mulanya anda menjejakkan kaki di pemerintahan? Apa pengaruh positifnya bagi anda dan keluarga? (Halima, Jakarta Timur)
Di akhir 2008, ada tantangan yang datang dari Presiden SBY untuk membantu Beliau sebagai staf khusus. Saya diskusikan penugasan itu dengan keluarga serta rekan-rekan seperjuangan. Semuanya mendukung saya untuk menerima amanah tersebut. Meskipun, istri dan anak saya sebenarnya lebih merasa nyaman dan betah tinggal di Yogyakarta, karena dengan profesi sebagai dosen Fakultas Hukum UGM, hidup kami pasti lebih tenang, nyaman dan tidak banyak ancaman.
Positifnya, kami sekeluarga banyak berlatih untuk lebih sabar dan ikhlas. Karena, di era bernegara yang demokratis, mengemban amanah di dalam pemerintahan setiap saat berhadapan dengan sorotan dan kritikan. Meskipun, terus berjuang melawan mafia, mempertahankan idealisme antikorupsi, namun apresiasi adalah barang langka. Inilah proses pembelajaran yang sangat baik untuk lebih sabar dan ikhlas. Toh, perjuangan antikorupsi memang tidak membutuhkan apresiasi, perjuangan antikorupsi membutuhkan konsistensi.
7. Kenapa kasus Bank Century, tidak dipublikasikan lagi? (Nelson, Jakarta)
Kenapa publikasi kasus Bank Century berkurang, bukan kapasitas saya untuk menjawabnya. Adalah dunia media yang menentukan isu apa yang layak diberitakan. Saya sendiri berpandangan, kasus Century sebenarnya digunakan sebagai serangan balik kepada pejuang gigih antikorupsi yang penuh integritas dan dedikasi membangun negeri. Karenanya, ketika Ibu Sri Mulyani Indrawati sudah tidak lagi menjabat sebagai Menteri Keuangan, serangan itu dengan sendirinya mengendur, karena target utamanya telah tercapai. Ingatlah selalu, dimanapun, kapanpun selalu ada kemungkinan corruptors fight back. Mafia strikes back.
8. Apa yang membuat mas memilih profesi akademisi & meninggalkan profesi advokat beberapa tahun silam sebelum bergabung ke Fakultas Hukum UGM? (Afifi, xxxx@gmail.com)
Ketika 31 Desember 1999 memutuskan hijrah millenium dan tiba di Stasiun Tugu Yogyakarta pada 1 Januari 2000, saya sebenarnya bergaji dolar pada suatu law firm di Jakarta. Di kota gudeg, saya menjadi dosen dengan gaji awal hanya beberapa ratus ribu rupiah. Tidak masalah. Karena tujuan saya hijrah adalah untuk terus menjaga idealisme antikorupsi.
Sama halnya dengan kondisi sekarang. Sebenarnya penghasilan saya dapat lebih besar jika tetap berprofesi sebagai Guru Besar Hukum Tata Negara UGM. Posisi sebagai staf khusus presiden membuat saya wajib menolak banyak tawaran tambahan penghasilan yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan. Bung Afifi, kita harus memegang teguh prinsip, materi tentu penting tetapi haruslah bukan segalanya.
9. Saya lihat setelah anda menjadi staf khusus presiden kelihatannya sikap anda agak berbeda dari sebelumnya dalam mengkritik pemerintah. Bagaimana menurut anda sendiri? (Akbar Fauzan, Padang, xxxx@yahoo.com)
Saya memaklumi prasangka anda demikian. Itu karena Bung Akbar tidak tahu bahwa kritikan kepada pemerintahan tidak lagi saya sampaikan secara terbuka, tetapi secara langsung di dalam diskusi internal kepresidenan. Dalam strategi perjuangan, dengan wilayah yang berbeda, tentu strategi juangnya juga tidaklah sama. Strategi berjuang di dalam pemerintahan, tentu berbeda dengan strategi berjuang di luar pemerintahan. Yang pasti, meskipun gaya dan pilihan diksi mungkin berbeda, substansi perjuangan saya di mana pun insya Allah tetap sama: antikorupsi.
10. Menurut anda apa 3 musuh terbesar penegakan hukum? (Sigit Trisnanto, Jakarta)
Tiga musuh terbesar penegakan hukum adalah: sistem dan aparat penegak hukum yang korup; penguasa yang otoriter; dan politikus yang munafik dan tak bermoral. Perpaduan dari ketiganya akan mengakibatkan maraknya praktik mafia peradilan yang akan sangat merusak sistem penegakan hukum.
11. Apakah yang dimaksud mafia hukum? (Oenardy Sugianli, Bandung, xxxx@yahoo.com)
Mafia hukum pada hakekatnya merupakan penyimpangan yang dilakukan secara konspiratif oleh para aparat penegak hukum. Akibatnya hukum semakin berjarak dari rasa keadilan, karena setiap keputusan hukum diperjualbelikan dengan uang dan jabatan.
12. Dulu ketika belum masuk lingkaran kekuasaan, anda sangat "garang" dengan menyebut sumber korupsi yang sukar disentuh antara lain: istana dan sang naga. Namun setelah anda masuk lingkaran kekuasaan, kok "kegarangan" anda kini pudar. Apakah kegarangan dulu hanya merupakan upaya untuk menaikkan posisi tawar? (Saratri, Semarang, xxxx@yahoo.com)
Saya selalu berpendapat pusat potensi korupsi tetap berada di lingkaran kekuasaan. Karena, sumber korupsi adalah kekuasaan yang besar tanpa kontrol, tanpa amanah. Absolute power corrupts absolutely. Maka, salah satu strategi perjuangan antikorupsi adalah: harus ada yang bekerja di pusat penentu kebijakan dan menjalankan fungsi kontrol secara efektif. Karena, perjuangan antikorupsi dari luar pemerintahan tentu sangat penting, tetapi pasti tidaklah cukup. Tetap diperlukan perjuangan di pusat pengambilan keputusan, agar setiap kebijakan yang diambil dapat sejalan dengan semangat antikorupsi. Posisi kerja di dalam pusat pemerintahan demikian tentu beresiko tinggi. Salah satunya dapat dituduh sebagai bagian dari kekuasaan yang korup, tidak lagi garang, dan lain-lain. Tuduhan demikian harus saya terima sebagai konsekuensi pilihan berjuang di dalam lingkaran kekuasaan, yang sebenarnya lebih penuh godaan, perlawanan dan tantangan.
13. Banyak pihak menilai agenda pemberantasan korupsi semakin jauh panggang dari api. Anda adalah bagian dari kegagalan itu, bagaimana anda menanggapi stigma ini dan pandangan masyarakat bahwa idealisme anda semakin tergerus oleh kekuasaan. (Azzumar Nazif, Pekanbaru, xxxx@yahoo.com)
Harus diakui, masih banyak pekerjaan rumah antikorupsi yang wajib diselesaikan dengan segala resiko dan tantangannya. Karena, para koruptor pasti tidak akan tinggal diam dan selalu melakukan perlawanan balik. Bagaimanapun, kita tidak boleh pesimis dan harus terus meningkatkan ikhtiar. Saya sendiri terus menjaga api optimisme dengan segala upaya antikorupsi yang mungkin saya lakukan. Sejauh ini, ikhtiar itu tetap membawa hasil, meski memang masih jauh dari memuaskan. Yang pasti, di kantor kami, idealisme dan integritas adalah modal utama kerja yang tidak akan kami jual berapapun, tidak akan kami pertukarkan dengan apapun. Mari kita terus berjuang untuk melawan para mafioso dan koruptor di manapun, sampai kapanpun. Demi Indonesia ke depan yang lebih baik, lebih antikorupsi. Keep on fighting for the better Indonesia. (*)
BIODATA:
Lahir : Kotabaru, Pulau Laut, Kalimantan Selatan, 11 Desember 1972
Pekerjaan :
1. Staf Khusus Presiden Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia & Pemberantasan Korupsi Kolusi Nepotisme (2008 – sekarang)
2. Sekretaris Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum (2009 – sekarang)
3. Guru Besar Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada (2010 – sekarang)
4. Tim Verifikasi Persetujuan Presiden untuk Pemeriksaan Pejabat Negara (2011 – sekarang)
5. Sekretaris Tim 8 (Tim Verifikasi Kasus Chandra Hamzah dan Bibit Samad Riyanto) (2009)
6. Ketua Pusat Kajian Antikorupsi Fakultas Hukum UGM (2006 – 2008)
7. Direktur Indonesian Court Monitoring (2005 – 2008)
Pendidikan:
1. Sarjana Hukum (S.H.), Fakultas Hukum UGM (1995)
2. Master Hukum (LL.M.), School of Law, University of Minnesota, USA (1997)
3. Doktor Ilmu Hukum (Ph.D.), School of Law, University of Melbourne, Australia (2005)
Buku :
1. Indonesian Constitutional Reform 1999 – 2002: An Evaluation of Constitution-Making in Transition (Kompas, 2008)
2. Negeri Para Mafioso (Kompas, 2008)
3. Negara antara Ada dan Tiada (Kompas, 2008)
4. Amandemen UUD 1945: Antara Mitos dan Pembongkaran (Mizan, 2007)
Penghargaan :
1. Legal Icon, Majalah Gatra, 2010
2. Legal Icon, Majalah Gatra, 2009
3. Australian Alumni Award, Bidang Sustainable Economic and Social Development, 2009
TERUS MEMPERJUANGKAN INDONESIA ANTIKORUPSI
Pengantar Redaksi:
Berpindah jalur dari akademisi tata negara dan aktivis antikorupsi yang kritis kepada penguasa menjadi Staf Khusus Presiden membuat Denny Indrayana sering menjadi sorotan dan dipertanyakan konsistensinya. Denny menganggap sorotan demikian sebagai resiko dari pilihannya untuk berjuang di pusat pemerintahan. Adaptasi dalam bersikap dianggapnya sebagai bagian dari perubahan strategi perjuangan, karena wilayah juang yang berbeda. “Meskipun gaya dan pilihan diksi mungkin berbeda, substansi perjuangan saya dimanapun insya Allah tetap sama: antikorupsi.”
1. Negara kita adalah negara hukum, tetapi justru pembusukan tatanan hukum pelakunya adalah dari orang yg memahami hukum (David D. Suryadi, Tangerang Selatan, xxxx@yahoo.co.id)
Ini memang fakta yang menyakitkan. Bagi saya dan banyak orang seperti anda, fakta demikian lebih dari sebuah ironi. Menurut saya, ini adalah tragedi negara hukum. Namun, betapapun menyakitkan fakta itu, kita tidak pernah boleh menyerah. Bahkan, sebenarnya tidak ada pilihan untuk menyerah. Karena menyerah berarti kalah. Pilihannya hanya satu: bekerja keras untuk mengenyahkan tragedi itu. Negara hukum hanya akan terwujud ketika hukum dan keadilan tidak berjarak. Paling problematik jika jarak yang makin melebar itu disebabkan oleh praktik penegakan hukum yang transaksional. Maraknya mafia hukumlah yang telah membatalkan cita-cita negara hukum. Tidak ada jalan lain, praktik mafia hukum harus diberantas tuntas.
2. Apa saja yang dapat kita lakukan untuk mencegah terjadinya mafia hukum? (Rianti, Jakarta)
Kita bisa mulai dengan hal-hal yang tampaknya kecil, bahkan terlihat remeh. Jangan pernah memberi hadiah dalam bentuk apapun, sebagai pernyataan terima kasih sekalipun, betapapun tulusnya itu. Kebiasaan “uang terimakasih” telah memanipulasi batas demarkasi yang jelas di antara ketulusan pribadi dengan korupsi. Jelas, kebiasaan demikian telah menggerogoti kehormatan para penegak hukum kita. Kita juga harus menolak tunduk pada pemerasan yang dilakukan aparat penegak hukum, dengan alasan apapun. Laporkan, utamanya kepada KPK dan Satgas Pemberantasan Mafia Hukum, jika ada indikasi praktik mafia hukum. Bila perlu, berbagilah informasi dengan media dan LSM antikorupsi.
3. Seandainya anda seorang presiden, apa yang akan anda lakukan untuk memberantas korupsi? (Gustiawan Godi, Cikarang)
Itu terdengar seperti pertanyaan ketika saya duduk di bangku sekolah menengah. Ketika itu terdengar romantis. Sekarang pun masih. Jawabannya sederhana. Tidak ada resep tunggal untuk itu. Yang pasti, kita tidak harus menjadi presiden untuk ikut urun rembug dalam ikhtiar pemberantasan korupsi. Setiap kita, dalam posisi masing-masing, wajib berkontribusi dalam gerakan antikorupsi. Untuk presiden Indonesia, tambahkan satu resep lagi, selalu bersiaplah untuk tidur lebih sedikit.
4. Salah satu cara untuk membungkam sikap kritis akademisi adalah dengan memberinya jabatan. Mengapa anda mau menerima tawaran sebagai staf khusus presiden? Apakah motivasi anda? (Laksmi Amalia, Sleman, Yogyakarta, xxxx@yahoo.co.id)
Alasan dan motif seseorang mungkin kurang penting dibandingkan dengan apa yang ia lakukan setelah berada di lingkungan pembuat keputusan. Saya biarkan anda dan masyarakat yang menilai orang seperti saya. Saya hanya ingin memastikan, bahwa saya mengendalikan kesadaran dan berpijak pada keadilan dalam setiap tindakan yang menentukan nasib orang banyak di ruang publik.
Tuduhan pembungkaman pasti muncul ketika saya menerima amanah sebagai staf khusus presiden. Tuduhan demikian adalah resiko pilihan yang saya jadikan lonceng pengingat untuk terus menjaga idealisme, meskipun penuh tantangan karena berada di pusat pengambilan kebijakan. Yang pasti, sikap kritis dan antikorupsi bukanlah sikap yang hanya dimonopoli akademisi atau aktivis LSM saja. Justru, berada di dalam sistem pemerintahan dan tetap konsisten berjuang, membutuhkan tenaga lebih. Faktanya, praktik korupsi lebih banyak ada di dalam lingkaran kekuasaan. Berperang menghadapinya tidak cukup hanya dengan berteriak di luar medan pertempuran. Terjun langsung ke medan perang pasti beresiko, tetapi tidak ada pertempuran yang dimenangkan jika semua hanya menjadi komentator dan berada di garis belakang.
Yang pasti, dimanapun kita bekerja, motivasi dan niat memang harus selalu dicuci untuk menjadikan amanah yang diberikan hanya sebagai kesempatan berjuang untuk menciptakan Indonesia yang lebih baik, lebih antikorupsi.
5. Sebagai pemrakarsa berdirinya Pusat Kajian Anti Korupsi UGM, menurut mas Denny faktor apa yang menyebabkan maraknya korupsi di daerah serta bagaimana cara pencegahannya? (Firmansyah, Makassar)
Korupsi di daerah semakin marak seiring dengan desentralisasi dan kewenangan pemerintah daerah yang semakin besar. Kita harus selalu ingat, power tends to corrupt. Korupsi bersumber dari kekuasaan yang terlalu besar, minus amanah. Maka mekanisme kontrol harus diefektifkan. Kita sebagai rakyat pun harus terus mengasah kecerdasan dan kepekaan dalam memilih kepala daerah dan anggota legislatif daerah yang lebih bersih rekam jejak antikorupsinya.
6. Bagaimana awal mulanya anda menjejakkan kaki di pemerintahan? Apa pengaruh positifnya bagi anda dan keluarga? (Halima, Jakarta Timur)
Di akhir 2008, ada tantangan yang datang dari Presiden SBY untuk membantu Beliau sebagai staf khusus. Saya diskusikan penugasan itu dengan keluarga serta rekan-rekan seperjuangan. Semuanya mendukung saya untuk menerima amanah tersebut. Meskipun, istri dan anak saya sebenarnya lebih merasa nyaman dan betah tinggal di Yogyakarta, karena dengan profesi sebagai dosen Fakultas Hukum UGM, hidup kami pasti lebih tenang, nyaman dan tidak banyak ancaman.
Positifnya, kami sekeluarga banyak berlatih untuk lebih sabar dan ikhlas. Karena, di era bernegara yang demokratis, mengemban amanah di dalam pemerintahan setiap saat berhadapan dengan sorotan dan kritikan. Meskipun, terus berjuang melawan mafia, mempertahankan idealisme antikorupsi, namun apresiasi adalah barang langka. Inilah proses pembelajaran yang sangat baik untuk lebih sabar dan ikhlas. Toh, perjuangan antikorupsi memang tidak membutuhkan apresiasi, perjuangan antikorupsi membutuhkan konsistensi.
7. Kenapa kasus Bank Century, tidak dipublikasikan lagi? (Nelson, Jakarta)
Kenapa publikasi kasus Bank Century berkurang, bukan kapasitas saya untuk menjawabnya. Adalah dunia media yang menentukan isu apa yang layak diberitakan. Saya sendiri berpandangan, kasus Century sebenarnya digunakan sebagai serangan balik kepada pejuang gigih antikorupsi yang penuh integritas dan dedikasi membangun negeri. Karenanya, ketika Ibu Sri Mulyani Indrawati sudah tidak lagi menjabat sebagai Menteri Keuangan, serangan itu dengan sendirinya mengendur, karena target utamanya telah tercapai. Ingatlah selalu, dimanapun, kapanpun selalu ada kemungkinan corruptors fight back. Mafia strikes back.
8. Apa yang membuat mas memilih profesi akademisi & meninggalkan profesi advokat beberapa tahun silam sebelum bergabung ke Fakultas Hukum UGM? (Afifi, xxxx@gmail.com)
Ketika 31 Desember 1999 memutuskan hijrah millenium dan tiba di Stasiun Tugu Yogyakarta pada 1 Januari 2000, saya sebenarnya bergaji dolar pada suatu law firm di Jakarta. Di kota gudeg, saya menjadi dosen dengan gaji awal hanya beberapa ratus ribu rupiah. Tidak masalah. Karena tujuan saya hijrah adalah untuk terus menjaga idealisme antikorupsi.
Sama halnya dengan kondisi sekarang. Sebenarnya penghasilan saya dapat lebih besar jika tetap berprofesi sebagai Guru Besar Hukum Tata Negara UGM. Posisi sebagai staf khusus presiden membuat saya wajib menolak banyak tawaran tambahan penghasilan yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan. Bung Afifi, kita harus memegang teguh prinsip, materi tentu penting tetapi haruslah bukan segalanya.
9. Saya lihat setelah anda menjadi staf khusus presiden kelihatannya sikap anda agak berbeda dari sebelumnya dalam mengkritik pemerintah. Bagaimana menurut anda sendiri? (Akbar Fauzan, Padang, xxxx@yahoo.com)
Saya memaklumi prasangka anda demikian. Itu karena Bung Akbar tidak tahu bahwa kritikan kepada pemerintahan tidak lagi saya sampaikan secara terbuka, tetapi secara langsung di dalam diskusi internal kepresidenan. Dalam strategi perjuangan, dengan wilayah yang berbeda, tentu strategi juangnya juga tidaklah sama. Strategi berjuang di dalam pemerintahan, tentu berbeda dengan strategi berjuang di luar pemerintahan. Yang pasti, meskipun gaya dan pilihan diksi mungkin berbeda, substansi perjuangan saya di mana pun insya Allah tetap sama: antikorupsi.
10. Menurut anda apa 3 musuh terbesar penegakan hukum? (Sigit Trisnanto, Jakarta)
Tiga musuh terbesar penegakan hukum adalah: sistem dan aparat penegak hukum yang korup; penguasa yang otoriter; dan politikus yang munafik dan tak bermoral. Perpaduan dari ketiganya akan mengakibatkan maraknya praktik mafia peradilan yang akan sangat merusak sistem penegakan hukum.
11. Apakah yang dimaksud mafia hukum? (Oenardy Sugianli, Bandung, xxxx@yahoo.com)
Mafia hukum pada hakekatnya merupakan penyimpangan yang dilakukan secara konspiratif oleh para aparat penegak hukum. Akibatnya hukum semakin berjarak dari rasa keadilan, karena setiap keputusan hukum diperjualbelikan dengan uang dan jabatan.
12. Dulu ketika belum masuk lingkaran kekuasaan, anda sangat "garang" dengan menyebut sumber korupsi yang sukar disentuh antara lain: istana dan sang naga. Namun setelah anda masuk lingkaran kekuasaan, kok "kegarangan" anda kini pudar. Apakah kegarangan dulu hanya merupakan upaya untuk menaikkan posisi tawar? (Saratri, Semarang, xxxx@yahoo.com)
Saya selalu berpendapat pusat potensi korupsi tetap berada di lingkaran kekuasaan. Karena, sumber korupsi adalah kekuasaan yang besar tanpa kontrol, tanpa amanah. Absolute power corrupts absolutely. Maka, salah satu strategi perjuangan antikorupsi adalah: harus ada yang bekerja di pusat penentu kebijakan dan menjalankan fungsi kontrol secara efektif. Karena, perjuangan antikorupsi dari luar pemerintahan tentu sangat penting, tetapi pasti tidaklah cukup. Tetap diperlukan perjuangan di pusat pengambilan keputusan, agar setiap kebijakan yang diambil dapat sejalan dengan semangat antikorupsi. Posisi kerja di dalam pusat pemerintahan demikian tentu beresiko tinggi. Salah satunya dapat dituduh sebagai bagian dari kekuasaan yang korup, tidak lagi garang, dan lain-lain. Tuduhan demikian harus saya terima sebagai konsekuensi pilihan berjuang di dalam lingkaran kekuasaan, yang sebenarnya lebih penuh godaan, perlawanan dan tantangan.
13. Banyak pihak menilai agenda pemberantasan korupsi semakin jauh panggang dari api. Anda adalah bagian dari kegagalan itu, bagaimana anda menanggapi stigma ini dan pandangan masyarakat bahwa idealisme anda semakin tergerus oleh kekuasaan. (Azzumar Nazif, Pekanbaru, xxxx@yahoo.com)
Harus diakui, masih banyak pekerjaan rumah antikorupsi yang wajib diselesaikan dengan segala resiko dan tantangannya. Karena, para koruptor pasti tidak akan tinggal diam dan selalu melakukan perlawanan balik. Bagaimanapun, kita tidak boleh pesimis dan harus terus meningkatkan ikhtiar. Saya sendiri terus menjaga api optimisme dengan segala upaya antikorupsi yang mungkin saya lakukan. Sejauh ini, ikhtiar itu tetap membawa hasil, meski memang masih jauh dari memuaskan. Yang pasti, di kantor kami, idealisme dan integritas adalah modal utama kerja yang tidak akan kami jual berapapun, tidak akan kami pertukarkan dengan apapun. Mari kita terus berjuang untuk melawan para mafioso dan koruptor di manapun, sampai kapanpun. Demi Indonesia ke depan yang lebih baik, lebih antikorupsi. Keep on fighting for the better Indonesia. (*)
BIODATA:
Lahir : Kotabaru, Pulau Laut, Kalimantan Selatan, 11 Desember 1972
Pekerjaan :
1. Staf Khusus Presiden Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia & Pemberantasan Korupsi Kolusi Nepotisme (2008 – sekarang)
2. Sekretaris Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum (2009 – sekarang)
3. Guru Besar Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada (2010 – sekarang)
4. Tim Verifikasi Persetujuan Presiden untuk Pemeriksaan Pejabat Negara (2011 – sekarang)
5. Sekretaris Tim 8 (Tim Verifikasi Kasus Chandra Hamzah dan Bibit Samad Riyanto) (2009)
6. Ketua Pusat Kajian Antikorupsi Fakultas Hukum UGM (2006 – 2008)
7. Direktur Indonesian Court Monitoring (2005 – 2008)
Pendidikan:
1. Sarjana Hukum (S.H.), Fakultas Hukum UGM (1995)
2. Master Hukum (LL.M.), School of Law, University of Minnesota, USA (1997)
3. Doktor Ilmu Hukum (Ph.D.), School of Law, University of Melbourne, Australia (2005)
Buku :
1. Indonesian Constitutional Reform 1999 – 2002: An Evaluation of Constitution-Making in Transition (Kompas, 2008)
2. Negeri Para Mafioso (Kompas, 2008)
3. Negara antara Ada dan Tiada (Kompas, 2008)
4. Amandemen UUD 1945: Antara Mitos dan Pembongkaran (Mizan, 2007)
Penghargaan :
1. Legal Icon, Majalah Gatra, 2010
2. Legal Icon, Majalah Gatra, 2009
3. Australian Alumni Award, Bidang Sustainable Economic and Social Development, 2009
Menjawab Gayus - Banjarmasin Post, 20 April 2011
Rabu, sembilan belas Januari siang, 2011. Saya sedang dengan Wakil Presiden Boediono di Wisma Negara. Kami sedang membahas mekanisme kerja Inpres terkait kasus Gayus Tambunan yang dua hari sebelumnya baru saja ditandatangani Presiden SBY. Hadir pula Mas Achmad Santosa dan Darmono, dua anggota Satgas Pemberantasan Mafia Hukum lainnya. Pertemuan menjelang berakhir, saya melihat telepon genggam saya terus bergetar, tak berhenti satu detikpun. Berbagai nomor telepon silih berganti muncul di layar telepon. “Aneh” pikir saya, telepon tak kunjung berhenti barang sebentarpun. Sambil tersenyum, saya menunjukkan telepon ke Pak Boed, “HP saya dari tadi tak berhenti Pak. Pasti dari wartawan yang ingin meminta komentar terkait putusan Gayus. Karena hari ini vonis Gayus dibacakan.” Pak Otta menyahut, “Telepon saya juga tak berhenti bergetar.”
Begitu keluar pintu istana, segerombolan wartawan istana segera menyerbu. Saya cukup sering dikerubuti wartawan. Tapi hari itu wartawan istana tampak lebih antusias dan “ganas”. Rupanya Gayus menyampaikan beberapa pernyataan pasca vonisnya dibacakan. Kebanyakan menyudutkan posisi Satgas. Sehingga rekan-rekan wartawan bersemangat mendapatkan konfirmasi dari saya dan Mas Otta. Saya yang belum mendengar langsung pernyataan Gayus memilih menahan diri. Saya ingin mendengar dulu apa lengkapnya pernyataan Gayus, baru memberikan tanggapan yang tepat. Sorenya Satgas kemudian mengadakan konferensi pers yang pada dasarnya menyatakan, “Membantah keras seluruh tuduhan dari Gayus Tambunan yang tidak berdasarkan fakta dan mengaburkan masalah mafia pajak dan mafia peradilan yang dilakukannya.”
Tiga bulan setelah pernyataan Gayus yang menghebohkan itu, saya masih sering ditanya tentang tuduhan Gayus. Dalam kolom ini, izinkan saya memberikan jawaban yang lebih lengkap dan sistematis. Saya menganggap situasinya telah lebih tenang untuk memberikan klarifikasi. Kenapa pilihan momen menjadi penting? Karena berjuang melawan mafia hukum tetap harus dengan strategi yang tepat, termasuk memilih momen yang pas untuk memberikan penjelasan atas serangan balik yang dilancarkan para mafioso pajak dan peradilan.
Dalam pernyataannya Gayus menyampaikan beberapa tuduhan serius. Meskipun memahami kondisinya yang tertekan setelah mendapatkan vonis penjara 7 tahun, saya tetap tidak bisa menerima tuduhan-tuduhannya yang tak berdasar tersebut. Pada dasarnya Gayus harus menyampaikan bukti-bukti atas tuduhannya. Saya yakin Gayus tidak mempunyai bukti-bukti itu. Sebaliknya, saya mempunyai berbagai macam bukti pendukung yang dapat saya berikan untuk membantah tuduhan-tuduhan tersebut.
Gayus mengatakan dia pergi melarikan diri ke Singapura karena saya suruh. Tuduhan ini terlalu mudah dipatahkan. Pertemuan saya dengan Gayus sebelum yang bersangkutan pergi semuanya terdokumentasikan dengan baik. Gayus memang tidak mengetahui perekaman pertemuan tersebut. Ada rekaman suara dan transkripnya. Semua pembicaraan dengan Gayus tersebut bisa diputar ulang untuk dengan mudah membuktikan bahwa tidak ada sama sekali pembicaraan yang mengatur kepergian Gayus ke Singapura.
Selain rekaman, setiap pertemuan saya dengan Gayus tidak pernah hanya berdua saja. Selalu ada anggota Satgas yang lain ataupun tim asistensi Satgas. Karena memang demikianlah mekanisme kerja Satgas. Maka, para saksi pertemuan itu pun pasti menguatkan fakta bahwa Satgas sama sekali tidak mengetahui apalagi mengatur perginya Gayus ke Singapura.
Penguatan ketiga adalah rekaman perbincangan saya dengan Gayus sendiri melalui blackberry messanger. Percakapan BBM tersebut tersimpan dengan rapi dan setiap saat bisa dibuka untuk dicek dan dilihat kembali. Dalam pembicaraan tersebut terlihat dengan jelas bahwa Satgas sendiri tidak mengetahui keberadaan Gayus saat itu. Saya pun berusaha menanyakan dimana Gayus bersembunyi dan memintanya untuk kooperatif dan menyerahkan diri.
Paling tidak tiga bukti tersebut, yaitu: rekaman pembicaraan, para saksi yang menghadiri pertemuan dan data BBM yang tersimpan rapih – dapat saya berikan untuk membantah tuduhan Gayus yang tidak disokong satu buktipun, karena memang pasti Gayus tidak mempunyai bukti untuk mendukung tuduhannya yang tak berdasar.
Tuduhan lainnya, Gayus menyatakan bahwa adalah Satgas yang menjadikan kasusnya sebagai alat politik dengan terus mendesakkan keterlibatan tiga perusahaan Grup Bakrie sebagai pihak yang memberinya uang suap. Tuduhan inipun setali tiga uang, dapat dengan mudah dipatahkan. Terkait keterlibatan tiga perusahaan Grup Bakrie terlalu banyak dokumentasi yang menunjukkan adalah Gayus sendiri yang mengungkapkannya dalam banyak kesempatan. Selain pernah menyampaikannya kepada Satgas, Gayus telah mengungkapkan hal yang sama pada minimal lima kesempatan terpisah lainnya.
Pertama, di Singapura, dalam pembicaraan dengan tim dari Mabes Polri, yang pertemuannya terekam dalam video, dengan jelas Gayus mengungkapkan niatnya untuk membeberkan keterlibatan perusahaan Bakrie dalam kasusnya. Kedua, demikian pula dalam pemeriksaan internal yang dilakukan Kementerian Keuangan, Gayus menjelaskan hal yang sama. Dokumen pemeriksaan tertulis yang dilakukan kementerian tersebut dapat dengan mudah dibuka dan dibaca kembali. Ketiga, dalam pemeriksaan yang dilakukan kepolisian, Berita Acara Pemeriksaan Gayus dengan fasih menjelaskan darimana uangnya berasal, termasuk keterlibatan tiga perusahaan Bakrie. Keempat, dalam pemeriksaan persidangan, Gayus dengan fasih menjelaskan asal-muasal uangnya, utamanya ketika menjawab pertanyaan Hakim Albertino Ho. Rekaman tanya-jawab itu terekam dengan baik oleh media cetak dan elektronik, sehingga tinggal diputar ulang untuk membuktikan adalah Gayus sendiri yang mengungkapkan keterlibatan tiga perusahaan Bakrie. Kelima, kuasa hukum Gayus, Adnan Buyung Nasution, dalam banyak kesempatan telah dengan gamblang mengungkapkan hal serupa.
Kelima segmen tersebut, ditambah keterangan Gayus di hadapan Satgas, adalah enam momen yang terekam dengan baik – beserta seluruh data dan pendukungnya – yang membuktikan adalah Gayus sendiri yang berinisiatif mengungkapkan keterlibatan tiga perusahaan Bakrie dalam kasusnya. Kalau kemudian dia ingin merubah fakta itu dan berbalik menuduh Satgas yang berinisiatif, seharusnya publik dapat dengan mudah meragukan tuduhan Gayus tersebut. Yang pasti Satgas sangat menjaga kredibilitas dan profesionalitas kerja. Informasi terkait Grup Bakrie dalam kasus Gayus baru saya dan Mas Otta sampaikan dalam persidangan ketika kami dimintai keterangan selaku saksi. Tentu saja sebagai keterangan di bawah sumpah, kami harus menyampaikan apa adanya tentang informasi yang memang kami dengar dari Gayus tersebut. Sama sekali jauh panggang dari api untuk mempolitisasi kasus Gayus; semata untuk “memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain daripada yang sebenarnya”, sebagaimana bunyi sumpah yang kami lafadzkan di bawah Al Qur’an sebelum proses kesaksian diberikan.
Masih ada beberapa tuduhan Gayus yang lain. Akan saya jawab dalam kesempatan penulisan kolom berikutnya. Yang jelas untuk kesempatan kali ini, dengan beberapa penjelasan di atas, adalah berpulang kepada masyarakat luas untuk menilai validitas tuduhan-tuduhan Gayus. Saya tentu berharap, publik tidak dengan mudah mempercayai tuduhan tanpa dasar tersebut, yang memang pasti hadir sebagai bagian dari resiko perjuangan kami memberantas mafia hukum. Haram manyarah waja sampai kaputing. Doa and do the best. Keep on fighting for the better Indonesia. (*)
Denny Indrayana
Guru Besar Hukum Tata Negara UGM
Staf Khusus Presiden Bidang Hukum, HAM & Pemberantasan KKN
Begitu keluar pintu istana, segerombolan wartawan istana segera menyerbu. Saya cukup sering dikerubuti wartawan. Tapi hari itu wartawan istana tampak lebih antusias dan “ganas”. Rupanya Gayus menyampaikan beberapa pernyataan pasca vonisnya dibacakan. Kebanyakan menyudutkan posisi Satgas. Sehingga rekan-rekan wartawan bersemangat mendapatkan konfirmasi dari saya dan Mas Otta. Saya yang belum mendengar langsung pernyataan Gayus memilih menahan diri. Saya ingin mendengar dulu apa lengkapnya pernyataan Gayus, baru memberikan tanggapan yang tepat. Sorenya Satgas kemudian mengadakan konferensi pers yang pada dasarnya menyatakan, “Membantah keras seluruh tuduhan dari Gayus Tambunan yang tidak berdasarkan fakta dan mengaburkan masalah mafia pajak dan mafia peradilan yang dilakukannya.”
Tiga bulan setelah pernyataan Gayus yang menghebohkan itu, saya masih sering ditanya tentang tuduhan Gayus. Dalam kolom ini, izinkan saya memberikan jawaban yang lebih lengkap dan sistematis. Saya menganggap situasinya telah lebih tenang untuk memberikan klarifikasi. Kenapa pilihan momen menjadi penting? Karena berjuang melawan mafia hukum tetap harus dengan strategi yang tepat, termasuk memilih momen yang pas untuk memberikan penjelasan atas serangan balik yang dilancarkan para mafioso pajak dan peradilan.
Dalam pernyataannya Gayus menyampaikan beberapa tuduhan serius. Meskipun memahami kondisinya yang tertekan setelah mendapatkan vonis penjara 7 tahun, saya tetap tidak bisa menerima tuduhan-tuduhannya yang tak berdasar tersebut. Pada dasarnya Gayus harus menyampaikan bukti-bukti atas tuduhannya. Saya yakin Gayus tidak mempunyai bukti-bukti itu. Sebaliknya, saya mempunyai berbagai macam bukti pendukung yang dapat saya berikan untuk membantah tuduhan-tuduhan tersebut.
Gayus mengatakan dia pergi melarikan diri ke Singapura karena saya suruh. Tuduhan ini terlalu mudah dipatahkan. Pertemuan saya dengan Gayus sebelum yang bersangkutan pergi semuanya terdokumentasikan dengan baik. Gayus memang tidak mengetahui perekaman pertemuan tersebut. Ada rekaman suara dan transkripnya. Semua pembicaraan dengan Gayus tersebut bisa diputar ulang untuk dengan mudah membuktikan bahwa tidak ada sama sekali pembicaraan yang mengatur kepergian Gayus ke Singapura.
Selain rekaman, setiap pertemuan saya dengan Gayus tidak pernah hanya berdua saja. Selalu ada anggota Satgas yang lain ataupun tim asistensi Satgas. Karena memang demikianlah mekanisme kerja Satgas. Maka, para saksi pertemuan itu pun pasti menguatkan fakta bahwa Satgas sama sekali tidak mengetahui apalagi mengatur perginya Gayus ke Singapura.
Penguatan ketiga adalah rekaman perbincangan saya dengan Gayus sendiri melalui blackberry messanger. Percakapan BBM tersebut tersimpan dengan rapi dan setiap saat bisa dibuka untuk dicek dan dilihat kembali. Dalam pembicaraan tersebut terlihat dengan jelas bahwa Satgas sendiri tidak mengetahui keberadaan Gayus saat itu. Saya pun berusaha menanyakan dimana Gayus bersembunyi dan memintanya untuk kooperatif dan menyerahkan diri.
Paling tidak tiga bukti tersebut, yaitu: rekaman pembicaraan, para saksi yang menghadiri pertemuan dan data BBM yang tersimpan rapih – dapat saya berikan untuk membantah tuduhan Gayus yang tidak disokong satu buktipun, karena memang pasti Gayus tidak mempunyai bukti untuk mendukung tuduhannya yang tak berdasar.
Tuduhan lainnya, Gayus menyatakan bahwa adalah Satgas yang menjadikan kasusnya sebagai alat politik dengan terus mendesakkan keterlibatan tiga perusahaan Grup Bakrie sebagai pihak yang memberinya uang suap. Tuduhan inipun setali tiga uang, dapat dengan mudah dipatahkan. Terkait keterlibatan tiga perusahaan Grup Bakrie terlalu banyak dokumentasi yang menunjukkan adalah Gayus sendiri yang mengungkapkannya dalam banyak kesempatan. Selain pernah menyampaikannya kepada Satgas, Gayus telah mengungkapkan hal yang sama pada minimal lima kesempatan terpisah lainnya.
Pertama, di Singapura, dalam pembicaraan dengan tim dari Mabes Polri, yang pertemuannya terekam dalam video, dengan jelas Gayus mengungkapkan niatnya untuk membeberkan keterlibatan perusahaan Bakrie dalam kasusnya. Kedua, demikian pula dalam pemeriksaan internal yang dilakukan Kementerian Keuangan, Gayus menjelaskan hal yang sama. Dokumen pemeriksaan tertulis yang dilakukan kementerian tersebut dapat dengan mudah dibuka dan dibaca kembali. Ketiga, dalam pemeriksaan yang dilakukan kepolisian, Berita Acara Pemeriksaan Gayus dengan fasih menjelaskan darimana uangnya berasal, termasuk keterlibatan tiga perusahaan Bakrie. Keempat, dalam pemeriksaan persidangan, Gayus dengan fasih menjelaskan asal-muasal uangnya, utamanya ketika menjawab pertanyaan Hakim Albertino Ho. Rekaman tanya-jawab itu terekam dengan baik oleh media cetak dan elektronik, sehingga tinggal diputar ulang untuk membuktikan adalah Gayus sendiri yang mengungkapkan keterlibatan tiga perusahaan Bakrie. Kelima, kuasa hukum Gayus, Adnan Buyung Nasution, dalam banyak kesempatan telah dengan gamblang mengungkapkan hal serupa.
Kelima segmen tersebut, ditambah keterangan Gayus di hadapan Satgas, adalah enam momen yang terekam dengan baik – beserta seluruh data dan pendukungnya – yang membuktikan adalah Gayus sendiri yang berinisiatif mengungkapkan keterlibatan tiga perusahaan Bakrie dalam kasusnya. Kalau kemudian dia ingin merubah fakta itu dan berbalik menuduh Satgas yang berinisiatif, seharusnya publik dapat dengan mudah meragukan tuduhan Gayus tersebut. Yang pasti Satgas sangat menjaga kredibilitas dan profesionalitas kerja. Informasi terkait Grup Bakrie dalam kasus Gayus baru saya dan Mas Otta sampaikan dalam persidangan ketika kami dimintai keterangan selaku saksi. Tentu saja sebagai keterangan di bawah sumpah, kami harus menyampaikan apa adanya tentang informasi yang memang kami dengar dari Gayus tersebut. Sama sekali jauh panggang dari api untuk mempolitisasi kasus Gayus; semata untuk “memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain daripada yang sebenarnya”, sebagaimana bunyi sumpah yang kami lafadzkan di bawah Al Qur’an sebelum proses kesaksian diberikan.
Masih ada beberapa tuduhan Gayus yang lain. Akan saya jawab dalam kesempatan penulisan kolom berikutnya. Yang jelas untuk kesempatan kali ini, dengan beberapa penjelasan di atas, adalah berpulang kepada masyarakat luas untuk menilai validitas tuduhan-tuduhan Gayus. Saya tentu berharap, publik tidak dengan mudah mempercayai tuduhan tanpa dasar tersebut, yang memang pasti hadir sebagai bagian dari resiko perjuangan kami memberantas mafia hukum. Haram manyarah waja sampai kaputing. Doa and do the best. Keep on fighting for the better Indonesia. (*)
Denny Indrayana
Guru Besar Hukum Tata Negara UGM
Staf Khusus Presiden Bidang Hukum, HAM & Pemberantasan KKN
Integritas Tak Terbeli - BjmPost 2 Februari 2011
Integritas, moralitas, adalah modal utama kerja kami. Di tengah runtuhnya moralitas penegakan hukum, karena maraknya praktik mafia peradilan, integritas tak terbeli adalah satu-satunya harapan untuk terus bergerak memberantas mafia hukum. Penjagaan integritas demikian harus terus dikuatkan. Bukan saja pada diri sendiri, namun juga pada lingkungan tempat kami bekerja.
Tugas sebagai Staf Khusus Presiden Bidang Hukum, HAM dan Pemberantasan KKN (Stafsus) maupun sebagai Sekretaris Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum (Satgas) sama-sama mensyaratkan integritas yang kokoh. Maka, dalam rekrutmen di lingkungan Staf Khusus maupun Satgas, persoalan integritas itu selalu saya tanyakan. Sedikit saja persoalan integritas menjadi pertanyaan, maka sanksi tegas segera dijatuhkan. Dalam hal integritas yang bermasalah, pemecatan bukan hanya alternatif, tetapi menjadi satu-satunya pilihan yang harus dilakukan. Alhamdulillah, sejauh ini lingkungan kerja adalah salah satu pintu utama yang menjaga kami untuk terus dalam koridor integritas yang tak terbeli.
Rekan-rekan kerja saya di kantor Stafsus dan Satgas adalah orang-orang yang bersahaja. Sebagian besar masih menjadi anak kost atau ‘kontraktor’. Kontraktor di sini maksudnya tingal di rumah kontrakan. Kalaupun memiliki rumah, seperti juga saya, dapat dipastikan kreditnya belumlah lunas. Sembilan puluh persen dari rekan-rekan kerja ini bersepeda motor atau berjalan kaki menuju kantor di istana dari tempat kost-nya masing-masing. Tidak heran jika kami biasa saling berbagi dalam kesulitan, termasuk masalah keuangan.
Satu ketika, saya bertanya, berapakah tabungan seorang asisten saya yang baru menikah. Saya terkejut ketika dijawab tabungannya hanya lima ratus ribu Rupiah. Pada saat yang sama, saya juga bangga karena, jika saja ia mau bermain-main dengan kewenangan Stafsus ataupun Satgas, maka pasti banyak tawaran menggiurkan untuk bisa memperkaya diri-sendiri. Namun, saya dapat pastikan rekan-rekan di Stafsus dan Satgas selalu menjaga integritasnya yang tak terbeli. Termasuk beberapa rekan yang berasal dari instansi yang sama dengan Gayus Tambunan. Saya sedih sekaligus bangga melihat mereka kemana-mana masih menggunakan sepeda motornya. Tentunya jauh berbeda dengan Gayus yang kemana-mana pernah pergi dengan berbagai merek mobil mewah, yang kabarnya berganti-ganti.
Rekan-rekan kerja yang penuh dedikasi dan integritas itulah yang terus menjaga kantor Stafsus dan Satgas. Semua paham, bahwa menjaga integritas adalah harga mati bagi kami. Baru-baru ini kami mendapatkan informasi bagaimana bagian pengamanan pernah mendapatkan iming-iming uang hanya untuk menyampaikan dokumen, ataupun dapat berjumpa dengan Stafsus maupun Satgas. Jumlah uangnya tidak sedikit, ada kasus yang harganya puluhan juta; kasus lain nilainya hingga angka satu miliar rupiah.
Saya terkejut dan terharu. Terkejut karena baru tahu bahwa harga mengantar dokumen dan bertemu saya bisa sedemikian mahal. Terharu karena mereka menolak tawaran itu demi alasan integritas. Padahal, jelas-jelas para satuan pengaman ini membutuhkan uang tambahan bagi kehidupan mereka yang lebih layak. Tapi, mereka menolak dengan tegas melacurkan diri, dan dengan gagah menjaga integritas tak terbeli. “Kami tidak ingin menjual harga diri kami, Pak. Kami mengawal Bapak, dan kami belajar dari Bapak untuk terus menjaga integritas”.
Tawaran untuk menjual integritas itu tentu saja hadir beberapa kali di hadapan saya sendiri. Pada satu kesempatan, tawaran itu datang dalam bentuk tawaran bantuan, karena salah seorang kerabat sangat dekat saya sakit keras, sakit jantung. Nama kerabat tersebut dan nomor kamarnya di rumah sakit segera saja ditanyakan seorang rekan. Sejawat yang lain menghubungi dan menyatakan siap membiayai pengobatan ke rumah sakit manapun di luar negeri. Sambil mengatakan saya tak perlu memikirkan sedikitpun biaya yang diperlukan.
Kendati memahami bahwa tawaran bantuan itu mungkin sangat tulus, saya menolaknya dengan halus. Saya katakan kami masih memiliki tabungan yang cukup. Padahal otak saya dan istri tak henti berputar untuk mencari pinjaman uang. Ya, meskipun jumlahnya akan sangat kecil bagi sebagian pejabat negara, kami tidak mempunyai pinjaman yang cukup dan akhirnya lebih memutuskan meminjam uang kepada dua rekan untuk biaya pengobatan kerabat tersebut. Bagi kami, sekecil apapun potensi benturan kepentingan harus dihindari dalam melaksanakan tugas. Termasuk tidak menerima bantuan materi untuk penyembuhan penyakit sang kerabat dekat, meskipun kesembuhan kerabat tersebut adalah hal utama, dan meskipun kami memang sangat membutuhkan bantuan.
Masih ada tawaran lain yang mencoba kekuatan integritas dan imparsialitas kami di Stafsus dan Satgas. Namun, tidak pas jika semuanya dipaparkan dalam kolom ini. Biarkanlah cobaan dan tantangan itu menjadi catatan manis perjuangan kami dalam mempertahankan integritas yang tak terbeli. Pada saatnya, kami menyelesaikan tugas sebagai Stafsus dan Satgas, sejarah akan mencatat pengabdian ini. Insya Allah, kami akan menutupnya dengan kepala tegak, karena berhasil mempertahankan integritas yang tak terbeli. Haram manyarah waja sampai kaputing. Doa and do the best. Keep on fighting for the better Indonesia. (*)
Denny Indrayana
Guru Besar Hukum Tata Negara UGM
Staf Khusus Presiden Bidang Hukum, HAM & Pemberantasan KKN
Tugas sebagai Staf Khusus Presiden Bidang Hukum, HAM dan Pemberantasan KKN (Stafsus) maupun sebagai Sekretaris Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum (Satgas) sama-sama mensyaratkan integritas yang kokoh. Maka, dalam rekrutmen di lingkungan Staf Khusus maupun Satgas, persoalan integritas itu selalu saya tanyakan. Sedikit saja persoalan integritas menjadi pertanyaan, maka sanksi tegas segera dijatuhkan. Dalam hal integritas yang bermasalah, pemecatan bukan hanya alternatif, tetapi menjadi satu-satunya pilihan yang harus dilakukan. Alhamdulillah, sejauh ini lingkungan kerja adalah salah satu pintu utama yang menjaga kami untuk terus dalam koridor integritas yang tak terbeli.
Rekan-rekan kerja saya di kantor Stafsus dan Satgas adalah orang-orang yang bersahaja. Sebagian besar masih menjadi anak kost atau ‘kontraktor’. Kontraktor di sini maksudnya tingal di rumah kontrakan. Kalaupun memiliki rumah, seperti juga saya, dapat dipastikan kreditnya belumlah lunas. Sembilan puluh persen dari rekan-rekan kerja ini bersepeda motor atau berjalan kaki menuju kantor di istana dari tempat kost-nya masing-masing. Tidak heran jika kami biasa saling berbagi dalam kesulitan, termasuk masalah keuangan.
Satu ketika, saya bertanya, berapakah tabungan seorang asisten saya yang baru menikah. Saya terkejut ketika dijawab tabungannya hanya lima ratus ribu Rupiah. Pada saat yang sama, saya juga bangga karena, jika saja ia mau bermain-main dengan kewenangan Stafsus ataupun Satgas, maka pasti banyak tawaran menggiurkan untuk bisa memperkaya diri-sendiri. Namun, saya dapat pastikan rekan-rekan di Stafsus dan Satgas selalu menjaga integritasnya yang tak terbeli. Termasuk beberapa rekan yang berasal dari instansi yang sama dengan Gayus Tambunan. Saya sedih sekaligus bangga melihat mereka kemana-mana masih menggunakan sepeda motornya. Tentunya jauh berbeda dengan Gayus yang kemana-mana pernah pergi dengan berbagai merek mobil mewah, yang kabarnya berganti-ganti.
Rekan-rekan kerja yang penuh dedikasi dan integritas itulah yang terus menjaga kantor Stafsus dan Satgas. Semua paham, bahwa menjaga integritas adalah harga mati bagi kami. Baru-baru ini kami mendapatkan informasi bagaimana bagian pengamanan pernah mendapatkan iming-iming uang hanya untuk menyampaikan dokumen, ataupun dapat berjumpa dengan Stafsus maupun Satgas. Jumlah uangnya tidak sedikit, ada kasus yang harganya puluhan juta; kasus lain nilainya hingga angka satu miliar rupiah.
Saya terkejut dan terharu. Terkejut karena baru tahu bahwa harga mengantar dokumen dan bertemu saya bisa sedemikian mahal. Terharu karena mereka menolak tawaran itu demi alasan integritas. Padahal, jelas-jelas para satuan pengaman ini membutuhkan uang tambahan bagi kehidupan mereka yang lebih layak. Tapi, mereka menolak dengan tegas melacurkan diri, dan dengan gagah menjaga integritas tak terbeli. “Kami tidak ingin menjual harga diri kami, Pak. Kami mengawal Bapak, dan kami belajar dari Bapak untuk terus menjaga integritas”.
Tawaran untuk menjual integritas itu tentu saja hadir beberapa kali di hadapan saya sendiri. Pada satu kesempatan, tawaran itu datang dalam bentuk tawaran bantuan, karena salah seorang kerabat sangat dekat saya sakit keras, sakit jantung. Nama kerabat tersebut dan nomor kamarnya di rumah sakit segera saja ditanyakan seorang rekan. Sejawat yang lain menghubungi dan menyatakan siap membiayai pengobatan ke rumah sakit manapun di luar negeri. Sambil mengatakan saya tak perlu memikirkan sedikitpun biaya yang diperlukan.
Kendati memahami bahwa tawaran bantuan itu mungkin sangat tulus, saya menolaknya dengan halus. Saya katakan kami masih memiliki tabungan yang cukup. Padahal otak saya dan istri tak henti berputar untuk mencari pinjaman uang. Ya, meskipun jumlahnya akan sangat kecil bagi sebagian pejabat negara, kami tidak mempunyai pinjaman yang cukup dan akhirnya lebih memutuskan meminjam uang kepada dua rekan untuk biaya pengobatan kerabat tersebut. Bagi kami, sekecil apapun potensi benturan kepentingan harus dihindari dalam melaksanakan tugas. Termasuk tidak menerima bantuan materi untuk penyembuhan penyakit sang kerabat dekat, meskipun kesembuhan kerabat tersebut adalah hal utama, dan meskipun kami memang sangat membutuhkan bantuan.
Masih ada tawaran lain yang mencoba kekuatan integritas dan imparsialitas kami di Stafsus dan Satgas. Namun, tidak pas jika semuanya dipaparkan dalam kolom ini. Biarkanlah cobaan dan tantangan itu menjadi catatan manis perjuangan kami dalam mempertahankan integritas yang tak terbeli. Pada saatnya, kami menyelesaikan tugas sebagai Stafsus dan Satgas, sejarah akan mencatat pengabdian ini. Insya Allah, kami akan menutupnya dengan kepala tegak, karena berhasil mempertahankan integritas yang tak terbeli. Haram manyarah waja sampai kaputing. Doa and do the best. Keep on fighting for the better Indonesia. (*)
Denny Indrayana
Guru Besar Hukum Tata Negara UGM
Staf Khusus Presiden Bidang Hukum, HAM & Pemberantasan KKN
Haram Menyerah! - BjmPost 26 Januari 2011
Haram manyarah waja sampai kaputing! Itulah teriakan lantang Pangeran Antasari ketika berjuang melawan kedzoliman penjajahan. Tak akan surut selangkahpun. Layar sudah dikembangkan. Presiden sudah memerintahkan, “Bersihkan semua mafia hukum. Utamakan menangkap big fishes”. Indonesia yang lebih sejahtera, lebih antikorupsi, lebih antimafia telah dicanangkan. Apapun rintangan, sekuat apapun badai di lautan, kami – satgas pemberantasan mafia hukum – pantang mundur ke belakang.
Pasti tidak mudah melaksanakan tugas memberantas mafia hukum. Jumat lalu (21/1) saya mengirimkan pesan singkat kepada Presiden intinya menyatakan bahwa saya sadar dengan menerima tugas sebagai Sekretaris Satgas, tantangan akan semakin berat. Saya sampaikan pula, dalam beberapa waktu terakhir, serangan semakin gencar. Atas pesan singkat tersebut Presiden SBY menjawab, agar saya tetap tegar. “Setiap tugas yang mulia senantiasa menghadapi resiko dan tantangan yang luar biasa. Teruslah berbuat yang terbaik, ikhlas demi menegakkan keadilan”. Pesan Presiden tersebut ditegaskan kembali keesokan harinya Sabtu (22/1), ketika menerima Satgas di kediaman. Presiden mendukung penuh tugas pemberantasan mafia hukum dan mengatakan, “I always trust you all”.
Dinamika tugas pemberantasan mafia hukum tentu saja sangat tinggi. Rabu (19/1) lalu setelah vonisnya dikeluarkan, Gayus Tambunan menyampaikan tuduhan yang tak berdasar. Semuanya sudah Satgas bantah melalui konferensi pers yang disampaikan pada hari yang sama. Setelah itu gerakan untuk pembubaran Satgas semakin gencar. Bagi kami, itulah konsekuensi perjuangan. Satgas paham bahwa setiap ikhtiar melawan kebatilan pasti akan mendapatkan perlawanan.
Sejarah telah mencatat, upaya pemberantasan korupsi, menyebabkan para koruptor menyerang balik. UU KPK berkali-kali diuji kewenangannya. Sebagai upaya melemahkan kewenangan KPK. Bahkan beberapa pimpinannya pun disandera dengan beberapa masalah hukum. Kita syukuri, Senin kemarin (23/01), Jaksa Agung telah menandatangani pengenyampingan perkara demi hukum (deponeering) bagi dua pimpinan KPK: Chandra M. Hamzah dan Bibit Samad Riyanto.
Karena itu, tidak mengherankan jika upaya memberantas mafia hukum menghadirkan mafia fights back. Dasar hukum keberadaan Satgas pernah diuji ke Mahkamah Agung, agar Satgas dapat dibubarkan. Beruntung, MA menolak permohonan uji materi tersebut. Sekarang, tuduhan melanggar kode etik dan dorongan agar saya dan Mas Achmad Santosa, diperiksa dan ditangkap polisi, semakin gencar disuarakan.
Padahal, kode etik apa yang kami langgar? Bahwasanya saya mengirimkan twit paspor Gayus alias Sony Laksono, Satgas telah menegaskan, bahwa tindakan itu tidak melanggar kode etik Satgas atau undang-undang manapun. Apalagi informasi terkait paspor itu sudah disampaikan oleh Menkumham kepada khalayak melalui konferensi pers. Patrialis Akbar mengatakan, ditemukan ada paspor dengan nama “Sony Laksono” yang fotonya mirip dengan Gayus Tambunan. Maka, dengan mengirimkan twit paspor tersebut, saya hanya menguatkan informasi yang awalnya telah disampaikan oleh Menkumham.
Adnan Buyung Nasution mengatakan, tidak keberatan dengan niat saya membagi informasi paspor Sony Laksono. Namun, tidak setuju jika itu disampaikan melalui twitter. Bagi Bang Buyung, harusnya saya sampaikan melalui konferensi pers agar diketahui masyarakat luas. Atas saran Bang Buyung tersebut, saya sampaikan, justru cara paling efektif melakukan konferensi pers di era internet sekarang adalah melalui jaringan social media, termasuk twitter. Dengan satu kali twit, informasi terkait paspor Gayus tersebut langsung diterima oleh banyak jurnalis, dan dalam hitungan menit diberitakan secara luas kepada masyarakat.
Demikian pula dengan tuduhan saya telah mengintimidasi Rani (istri Gayus) melalui pesan blackberry. Harus dicatat, bahwa pesan BB kami dilakukan dengan izin dan diketahui anggota satgas yang lain. Saya selalu melaporkan komunikasi yang kami lakukan. Pesan BB itupun, dimulai oleh Rani yang selalu meminta agar kasus suaminya dibantu, yang saya jawab dengan singkat, semoga semuanya berakhir baik. Tanpa menjanjikan apapun di luar batas kewenangan saya.
Maka, saya justru kemudian sangat heran, ketika permintaan saya agar Rani tidak berbohong; berkata jujur; tidak terus memakan uang haram hasil korupsi, karena sama saja memberi makan daging haram kepada tiga buah hatinya yang masih kecil – dianggap sebagai intimidasi. Sejak kapan meminta jujur, tidak berbohong, tidak memakan uang hasil korupsi menjadi salah? Apakah supaya menjadi benar, tidak intimidated, permintaan saya perlu dibalik saja: janganlah berkata jujur, teruslah berbohong, dan teruslah memakan uang hasil korupsi? Aneh bin ajaib.
Agaknya, satu tahun sepak terjang Satgas membuat para mafioso terganggu zona nyamannya (comfort zone). Meski dengan kewenangan yang terbatas, kami terus berikhtiar. Hasilnya rakyat semakin sadar bahwa praktik mafia hukum kita sudah sampai pada tahap yang tidak dapat ditolerir lagi. Terkait kasus, satgas masuk ke upaya pemberantasan mafia pajak, mafia peradilan, mafia tambang khususnya batubara dan mafia kehutanan. Tidak semua memang diberitakan oleh media.
Terkait pemberantasan mafia tambang batubara, misalnya, hanya banyak ditulis oleh media lokal di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur. Terkait tambang batu bara ini, saya mendengar, banyak sekali kegelisahan yang terjadi di antara pelaku mafia tambang, ketika Satgas bersuara lantang untuk melakukan pembenahan tata kelola tambang batu bara, agar lebih fair adil dan antikorupsi.
Di antara semua kasus yang ditangani Satgas, kasus Gayus, tentu yang paling banyak diberitakan, sehingga dikesankan bahwa Satgas hanya mengurusi Gayus. Suatu kesan yang sama sekali tidak benar. Apalagi menyatakan Satgas mempolitisasi kasus Gayus. Seluruh anggota Satgas, termasuk Ketua Kuntoro Mangkusubroto, tidak mempunyai latar belakang, apalagi menjadi anggota partai politik. Saya, Mas Achmad Santosa dan Yunus Husein, justru adalah pengajar di UGM dan UI. Latar belakang kami adalah akademisi, dan bukan politisi. Adalah beberapa politisi yang justru mempolitisisasi sendiri kasus Gayus, dan kemudian mendakwakannya kepada Satgas.
Apapun, saya tetap merasa beruntung bahwa serangan kepada Satgas lebih kepada soal teknis-prosedural, soal etika dan efektifitas kerja, yang sangat bisa diperdebatkan cara penilaiannya. Pastinya, para penyerang Satgas berusaha keras menyoal masalah integritas Satgas, namun tidak menemukannya. Hampir semua pihak yang berurusan dengan Gayus kemudian ternoda integritasnya. Satgas membuktikan, bahwa seberapa pun uang Gayus, tidak dapat menyentuh sedikitpun, apalagi membeli integritas moral kami, sebagai modal utama dalam bekerja memberantas mafia hukum.
Dengan modal integritas moral tak terbeli itulah, kami akan terus melangkah, dengan kepala tegak. Terus berteriak lantang, lawan terus mafia. Negeri ini tidak boleh tersandera oleh koruptor dan gangster mafioso. Tidak boleh ada kata menyerah. Karena menyerah berarti kalah. Haram manyarah waja sampai kaputing. Keep on fighting for the better Indonesia. (*)
Denny Indrayana
Guru Besar Hukum Tata Negara UGM
Staf Khusus Presiden Bidang Hukum, HAM dan Pemberantasan KKN
Pasti tidak mudah melaksanakan tugas memberantas mafia hukum. Jumat lalu (21/1) saya mengirimkan pesan singkat kepada Presiden intinya menyatakan bahwa saya sadar dengan menerima tugas sebagai Sekretaris Satgas, tantangan akan semakin berat. Saya sampaikan pula, dalam beberapa waktu terakhir, serangan semakin gencar. Atas pesan singkat tersebut Presiden SBY menjawab, agar saya tetap tegar. “Setiap tugas yang mulia senantiasa menghadapi resiko dan tantangan yang luar biasa. Teruslah berbuat yang terbaik, ikhlas demi menegakkan keadilan”. Pesan Presiden tersebut ditegaskan kembali keesokan harinya Sabtu (22/1), ketika menerima Satgas di kediaman. Presiden mendukung penuh tugas pemberantasan mafia hukum dan mengatakan, “I always trust you all”.
Dinamika tugas pemberantasan mafia hukum tentu saja sangat tinggi. Rabu (19/1) lalu setelah vonisnya dikeluarkan, Gayus Tambunan menyampaikan tuduhan yang tak berdasar. Semuanya sudah Satgas bantah melalui konferensi pers yang disampaikan pada hari yang sama. Setelah itu gerakan untuk pembubaran Satgas semakin gencar. Bagi kami, itulah konsekuensi perjuangan. Satgas paham bahwa setiap ikhtiar melawan kebatilan pasti akan mendapatkan perlawanan.
Sejarah telah mencatat, upaya pemberantasan korupsi, menyebabkan para koruptor menyerang balik. UU KPK berkali-kali diuji kewenangannya. Sebagai upaya melemahkan kewenangan KPK. Bahkan beberapa pimpinannya pun disandera dengan beberapa masalah hukum. Kita syukuri, Senin kemarin (23/01), Jaksa Agung telah menandatangani pengenyampingan perkara demi hukum (deponeering) bagi dua pimpinan KPK: Chandra M. Hamzah dan Bibit Samad Riyanto.
Karena itu, tidak mengherankan jika upaya memberantas mafia hukum menghadirkan mafia fights back. Dasar hukum keberadaan Satgas pernah diuji ke Mahkamah Agung, agar Satgas dapat dibubarkan. Beruntung, MA menolak permohonan uji materi tersebut. Sekarang, tuduhan melanggar kode etik dan dorongan agar saya dan Mas Achmad Santosa, diperiksa dan ditangkap polisi, semakin gencar disuarakan.
Padahal, kode etik apa yang kami langgar? Bahwasanya saya mengirimkan twit paspor Gayus alias Sony Laksono, Satgas telah menegaskan, bahwa tindakan itu tidak melanggar kode etik Satgas atau undang-undang manapun. Apalagi informasi terkait paspor itu sudah disampaikan oleh Menkumham kepada khalayak melalui konferensi pers. Patrialis Akbar mengatakan, ditemukan ada paspor dengan nama “Sony Laksono” yang fotonya mirip dengan Gayus Tambunan. Maka, dengan mengirimkan twit paspor tersebut, saya hanya menguatkan informasi yang awalnya telah disampaikan oleh Menkumham.
Adnan Buyung Nasution mengatakan, tidak keberatan dengan niat saya membagi informasi paspor Sony Laksono. Namun, tidak setuju jika itu disampaikan melalui twitter. Bagi Bang Buyung, harusnya saya sampaikan melalui konferensi pers agar diketahui masyarakat luas. Atas saran Bang Buyung tersebut, saya sampaikan, justru cara paling efektif melakukan konferensi pers di era internet sekarang adalah melalui jaringan social media, termasuk twitter. Dengan satu kali twit, informasi terkait paspor Gayus tersebut langsung diterima oleh banyak jurnalis, dan dalam hitungan menit diberitakan secara luas kepada masyarakat.
Demikian pula dengan tuduhan saya telah mengintimidasi Rani (istri Gayus) melalui pesan blackberry. Harus dicatat, bahwa pesan BB kami dilakukan dengan izin dan diketahui anggota satgas yang lain. Saya selalu melaporkan komunikasi yang kami lakukan. Pesan BB itupun, dimulai oleh Rani yang selalu meminta agar kasus suaminya dibantu, yang saya jawab dengan singkat, semoga semuanya berakhir baik. Tanpa menjanjikan apapun di luar batas kewenangan saya.
Maka, saya justru kemudian sangat heran, ketika permintaan saya agar Rani tidak berbohong; berkata jujur; tidak terus memakan uang haram hasil korupsi, karena sama saja memberi makan daging haram kepada tiga buah hatinya yang masih kecil – dianggap sebagai intimidasi. Sejak kapan meminta jujur, tidak berbohong, tidak memakan uang hasil korupsi menjadi salah? Apakah supaya menjadi benar, tidak intimidated, permintaan saya perlu dibalik saja: janganlah berkata jujur, teruslah berbohong, dan teruslah memakan uang hasil korupsi? Aneh bin ajaib.
Agaknya, satu tahun sepak terjang Satgas membuat para mafioso terganggu zona nyamannya (comfort zone). Meski dengan kewenangan yang terbatas, kami terus berikhtiar. Hasilnya rakyat semakin sadar bahwa praktik mafia hukum kita sudah sampai pada tahap yang tidak dapat ditolerir lagi. Terkait kasus, satgas masuk ke upaya pemberantasan mafia pajak, mafia peradilan, mafia tambang khususnya batubara dan mafia kehutanan. Tidak semua memang diberitakan oleh media.
Terkait pemberantasan mafia tambang batubara, misalnya, hanya banyak ditulis oleh media lokal di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur. Terkait tambang batu bara ini, saya mendengar, banyak sekali kegelisahan yang terjadi di antara pelaku mafia tambang, ketika Satgas bersuara lantang untuk melakukan pembenahan tata kelola tambang batu bara, agar lebih fair adil dan antikorupsi.
Di antara semua kasus yang ditangani Satgas, kasus Gayus, tentu yang paling banyak diberitakan, sehingga dikesankan bahwa Satgas hanya mengurusi Gayus. Suatu kesan yang sama sekali tidak benar. Apalagi menyatakan Satgas mempolitisasi kasus Gayus. Seluruh anggota Satgas, termasuk Ketua Kuntoro Mangkusubroto, tidak mempunyai latar belakang, apalagi menjadi anggota partai politik. Saya, Mas Achmad Santosa dan Yunus Husein, justru adalah pengajar di UGM dan UI. Latar belakang kami adalah akademisi, dan bukan politisi. Adalah beberapa politisi yang justru mempolitisisasi sendiri kasus Gayus, dan kemudian mendakwakannya kepada Satgas.
Apapun, saya tetap merasa beruntung bahwa serangan kepada Satgas lebih kepada soal teknis-prosedural, soal etika dan efektifitas kerja, yang sangat bisa diperdebatkan cara penilaiannya. Pastinya, para penyerang Satgas berusaha keras menyoal masalah integritas Satgas, namun tidak menemukannya. Hampir semua pihak yang berurusan dengan Gayus kemudian ternoda integritasnya. Satgas membuktikan, bahwa seberapa pun uang Gayus, tidak dapat menyentuh sedikitpun, apalagi membeli integritas moral kami, sebagai modal utama dalam bekerja memberantas mafia hukum.
Dengan modal integritas moral tak terbeli itulah, kami akan terus melangkah, dengan kepala tegak. Terus berteriak lantang, lawan terus mafia. Negeri ini tidak boleh tersandera oleh koruptor dan gangster mafioso. Tidak boleh ada kata menyerah. Karena menyerah berarti kalah. Haram manyarah waja sampai kaputing. Keep on fighting for the better Indonesia. (*)
Denny Indrayana
Guru Besar Hukum Tata Negara UGM
Staf Khusus Presiden Bidang Hukum, HAM dan Pemberantasan KKN
Dibalik Sidak Ayin - BjmPost 8 Desember 2010
Inspeksi mendadak ke sel Arthalita Suryani (Ayin) adalah salah satu kerja awal Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum (Satgas) yang paling diingat publik. Pemberitaan media yang gencar atas temuan sidak tersebut menjadi terapi kejut yang lumayan efektif untuk upaya pembenahan sistem lembaga pemasyarakatan kita. Perbaikan sistem memang yang harus diutamakan. Karena, sidak saja tanpa tindak lanjut hanya akan menghadirkan gegap-gempita pemberitaan, tetapi nihil pembenahan. Sayangnya, hampir setahun kemudian, kita kembali dihebohkan dengan lemahnya sistem rumah tahanan kita. Terdakwa Gayus Tambunan bebas melenggang-kangkung dari Rutan Brimob, Kelapa Dua, bahkan hingga plesir menonton tenis di Bali.
Sidak Ayin dilakukan pada Minggu 10 Januari 2010. Kurang dari dua minggu sejak pembentukan Satgas berdasarkan keppres yang ditandatangani Presiden SBY pada tanggal 30 Desember 2009. Selayaknya suatu sidak akan dilakukan, persiapannya sangat cepat dan kilat. Ide sidak awalnya datang dari anggota Satgas, Mas Achmad Santosa. Mas Otta membaca iklan akan terbitnya Majalah Berita Mingguan Tempo pada hari Senin, 11 Januari 2010, yang mengangkat laporan utama tentang mewahnya sel Ayin. Mas Otta mengatakan, sebelum beritanya meledak, ada baiknya Satgas melakukan sidak. Agar menemukan kondisi sebenarnya kemewahan yang diberitakan. Jika sidak dilakukan setelah majalah Tempo terbit, sangat boleh jadi, sel Ayin yang mewah sudah dihilangkan bekas dan jejaknya.
Maka rapat kilat Satgas segera dilakukan. Disepakati sidak dilakukan sehari sebelum majalah Tempo terbit, Minggu, 10 Januari 2010. Ketua Satgas, Kuntoro Mangkusubroto, kami koordinasikan dan mintakan persetujuannya melalui telepon. Meski tidak bisa ikut turun ke lapangan, Pak Kuntoro menyetujui rencana sidak tersebut. Rencana disusun. Peta situasi Rutan Pondok Bambu digambarkan di meja rapat. Letak sel mewah Ayin diidentifikasi. Disepakati bahwa begitu tiba, tim Satgas langsung menuju sel mewah tersebut yang terletak di lantai tiga salah satu gedung di Rutan Pondok Bambu. Targetnya menemukan Ayin memang berada di dalam sel mewah tersebut.
Disepakati pula sidak melibatkan rekan-rekan media cetak dan elektronik. Tujuannya untuk melipatgandakan publikasi, menduplikasi terapi kejut dan menguatkan pesan penjeraan yang diharapkan. Saya mengirim pesan ke beberapa rekan media untuk berkumpul. Memberitakan Satgas akan turun ke lapangan. Tanpa menginformasikan apa aksi yang akan dilakukan, dan kemana Satgas akan bergerak.
Minggu petang itu, kami bergerak menuju Rutan Pondok Bambu. Wartawan yang ikut hanya kami minta untuk berkumpul di dekat Rutan Pondok Bambu. “Kumpul saja di sana, selanjutnya saya akan infokan kemana kita akan bergerak” demikian saya berbicara kepada teman-teman media. Beberapa menanyakan, “Memangnya kita mau kemana? Targetnya siapa?” Pertanyaan-pertanyaan penasaran itu hanya kami jawab dengan senyum, sambil berkata, “Ikut saja. Nanti juga akan tahu.” Para rekan media tampak semakin penasaran.
Satgas memutuskan, sidak ke sel Ayin harus juga dikoordinasikan dengan Menkumham Patrialis Akbar. Maka, sebelum menuju rutan, kami terlebih dulu bertandang ke rumah pribadi Pak Menteri. Setibanya di rumah, waktu sholat maghrib. Pak Patrialis sedang sholat maghrib berjamaah di masjid dekat rumahnya. Satgas menyusul ke masjid dan ikut sholat berjamaah. Selepas beribadah, di ruang tamu rumah, kami paparkan rencana Satgas melakukan sidak sel mewah Ayin, dan mengajak Pak Menteri untuk turut serta. Sayangnya, Pak Patrialis malam itu sudah ada agenda sehingga tidak bisa bergabung. Tetapi beliau mendukung penuh rencana sidak. Awalnya beliau berencana menelepon Kepala Rutan untuk berkoordinasi dan bekerjasama dengan Satgas. Namun, kami usulkan agar sidak dilakukan tanpa diketahui siapapun, termasuk oleh pihak Rutan.
Dari rumah Pak Patrialis, Satgas segera meluncur ke Rutan Pondok Bambu. Di pintu gerbang, tidak banyak kesulitan, ketika melihat Satgas yang datang pintu gerbang cepat dibuka. Satgas segera berjalan cepat, setengah berlari, menuju gedung berlantai tiga, tempat sel Ayin berada. Betul saja, ketika masuk Ayin terlihat sedang dikunjungi dokter pribadinya. Perawatan wajah lengkap dengan peralatan modernnya terlihat di ruang kerja rutan yang disulap menjadi ruang kerja Ayin. Kali pertama melihat kami datang, Ayin tersentak kaget. “Eh, Pak Indrayana” katanya menyebut nama belakang saya. Saya sempat heran juga dia mengenali wajah saya. Namun segera menyadari, Ayin pasti sering melihat saya di televisi, karena di sel mewahnya tersedia juga TV untuk dinikmati.
Setelah memastikan Ayin memang berada di sel mewahnya, saya turun lagi ke pintu masuk, untuk menjemput para wartawan yang tertahan di pintu gerbang. Sempat terjadi perdebatan dengan penjaga gerbang yang tidak mengizinkan liputan wartawan. Beberapa petugas rutan terlihat kaget dan panik. Seorang petugas wanita berkata, “Kok kami tidak diberitahu dulu Pak”. Nafasnya tersengal-sengal karena berlari-lari naik turun tangga menuju sel Arthalita yang disidak Satgas. Saya tidak menjawab pertanyaan konyol tersebut. Namanya juga sidak, ya pasti tidak diberitahulah, ujar saya dalam hati.
Seorang pemimpin keamanan masih berusaha mencegah Satgas dan wartawan mengambil gambar Ayin dan selnya. Saya katakan, bahwa Satgas sudah berkoordinasi dengan Menkumham. Sesuai rencana, saya telepon Pak Patrialis Akbar, yang segera berbicara dengan sang petugas, memberi perintah agar 100 persen membantu sidak Satgas.
Ayin, masih terlihat kaget. Beberapa kali ia mencoba menutup wajahnya dari sorot kamera. Apalagi proses pemindahan bulu matanya yang sedang dikerjakan, jelas belum selesai. Satu sisi alis matanya, yang sebelah kanan, sudah dipindah lebih atas. Sedang yang satu sisi lagi, alis mata kirinya, masih terlihat jelas berada di posisi lebih bawah. Mas Otta berusaha mencairkan suasana, “Wah, Ibu Ayin bacaannya juga buku Gurita Cikeas” katanya menunjuk buku George Aditjondro yang ada di sofa ruang tamu sel mewah Ayin. Dengan agak tersipu Ayin mencoba menutupi buku tersebut agar tidak terekam media.
Setelah cukup mengambil gambar, kami minta rekan media menunggu di luar. Terjadi sedikit dialog dan penggalian informasi dengan Ayin. Arthalita sempat ditanya Mas Otta mengapa ruang selnya yang mewah itu tidak diketahui pada sidak Menkumham sebelumnya. Dengan tersenyum malu, Ayin berkata, “Wong sidaknya kami sudah tahu Pak. Saya malah sempat seminggu memimpin persiapan latihan tarian penyambutan Pak Menteri”. Dalam hati saya meringis, “Wah ... sidak dengan tarian penyambutan”.
Dari sel Ayin, kami turun ke lantai dua gedung yang sama. Di salah satu ruang kerja, persis di samping kantor kepala rutan, kami membuka satu ruang kerja yang digunakan oleh napi narkoba bernama Aling. Ruangnya bahkan lebih besar dan mewah daripada Ayin. Ketika kami masuk, Aling telah kembali ke selnya. Namun karena buru-buru, agaknya kaget ada sidak Satgas, HP-nya sempat tertinggal di ruang karaoke yang berlapis wallpaper totol hitam-putih, lengkap dengan lampu disko dan peralatan karaoke yang canggih. Ruang karaoke di rutan tersebut menjadi temuan bonus yang mengejutkan, karena awalnya, informasi itu belum diketahui Satgas.
Malam itu, hingga menjelang pukul 10 malam, Rutan Pondok Bambu ramai. Para petugas panik. Satgas mencatat dan mendokumentasikan beberapa temuan. Rekan-rekan media sibuk mengambil gambar dan suara suasana sidak. Keesokan harinya kabar sidak Satgas di sel Ayin menghiasi dan menghebohkan pemberitaan di tanah air. (*)
Denny Indrayana
Guru Besar Hukum Tata Negara UGM
Staf Khusus Presiden Bidang Hukum, HAM & Pemberantasan KKN
Sidak Ayin dilakukan pada Minggu 10 Januari 2010. Kurang dari dua minggu sejak pembentukan Satgas berdasarkan keppres yang ditandatangani Presiden SBY pada tanggal 30 Desember 2009. Selayaknya suatu sidak akan dilakukan, persiapannya sangat cepat dan kilat. Ide sidak awalnya datang dari anggota Satgas, Mas Achmad Santosa. Mas Otta membaca iklan akan terbitnya Majalah Berita Mingguan Tempo pada hari Senin, 11 Januari 2010, yang mengangkat laporan utama tentang mewahnya sel Ayin. Mas Otta mengatakan, sebelum beritanya meledak, ada baiknya Satgas melakukan sidak. Agar menemukan kondisi sebenarnya kemewahan yang diberitakan. Jika sidak dilakukan setelah majalah Tempo terbit, sangat boleh jadi, sel Ayin yang mewah sudah dihilangkan bekas dan jejaknya.
Maka rapat kilat Satgas segera dilakukan. Disepakati sidak dilakukan sehari sebelum majalah Tempo terbit, Minggu, 10 Januari 2010. Ketua Satgas, Kuntoro Mangkusubroto, kami koordinasikan dan mintakan persetujuannya melalui telepon. Meski tidak bisa ikut turun ke lapangan, Pak Kuntoro menyetujui rencana sidak tersebut. Rencana disusun. Peta situasi Rutan Pondok Bambu digambarkan di meja rapat. Letak sel mewah Ayin diidentifikasi. Disepakati bahwa begitu tiba, tim Satgas langsung menuju sel mewah tersebut yang terletak di lantai tiga salah satu gedung di Rutan Pondok Bambu. Targetnya menemukan Ayin memang berada di dalam sel mewah tersebut.
Disepakati pula sidak melibatkan rekan-rekan media cetak dan elektronik. Tujuannya untuk melipatgandakan publikasi, menduplikasi terapi kejut dan menguatkan pesan penjeraan yang diharapkan. Saya mengirim pesan ke beberapa rekan media untuk berkumpul. Memberitakan Satgas akan turun ke lapangan. Tanpa menginformasikan apa aksi yang akan dilakukan, dan kemana Satgas akan bergerak.
Minggu petang itu, kami bergerak menuju Rutan Pondok Bambu. Wartawan yang ikut hanya kami minta untuk berkumpul di dekat Rutan Pondok Bambu. “Kumpul saja di sana, selanjutnya saya akan infokan kemana kita akan bergerak” demikian saya berbicara kepada teman-teman media. Beberapa menanyakan, “Memangnya kita mau kemana? Targetnya siapa?” Pertanyaan-pertanyaan penasaran itu hanya kami jawab dengan senyum, sambil berkata, “Ikut saja. Nanti juga akan tahu.” Para rekan media tampak semakin penasaran.
Satgas memutuskan, sidak ke sel Ayin harus juga dikoordinasikan dengan Menkumham Patrialis Akbar. Maka, sebelum menuju rutan, kami terlebih dulu bertandang ke rumah pribadi Pak Menteri. Setibanya di rumah, waktu sholat maghrib. Pak Patrialis sedang sholat maghrib berjamaah di masjid dekat rumahnya. Satgas menyusul ke masjid dan ikut sholat berjamaah. Selepas beribadah, di ruang tamu rumah, kami paparkan rencana Satgas melakukan sidak sel mewah Ayin, dan mengajak Pak Menteri untuk turut serta. Sayangnya, Pak Patrialis malam itu sudah ada agenda sehingga tidak bisa bergabung. Tetapi beliau mendukung penuh rencana sidak. Awalnya beliau berencana menelepon Kepala Rutan untuk berkoordinasi dan bekerjasama dengan Satgas. Namun, kami usulkan agar sidak dilakukan tanpa diketahui siapapun, termasuk oleh pihak Rutan.
Dari rumah Pak Patrialis, Satgas segera meluncur ke Rutan Pondok Bambu. Di pintu gerbang, tidak banyak kesulitan, ketika melihat Satgas yang datang pintu gerbang cepat dibuka. Satgas segera berjalan cepat, setengah berlari, menuju gedung berlantai tiga, tempat sel Ayin berada. Betul saja, ketika masuk Ayin terlihat sedang dikunjungi dokter pribadinya. Perawatan wajah lengkap dengan peralatan modernnya terlihat di ruang kerja rutan yang disulap menjadi ruang kerja Ayin. Kali pertama melihat kami datang, Ayin tersentak kaget. “Eh, Pak Indrayana” katanya menyebut nama belakang saya. Saya sempat heran juga dia mengenali wajah saya. Namun segera menyadari, Ayin pasti sering melihat saya di televisi, karena di sel mewahnya tersedia juga TV untuk dinikmati.
Setelah memastikan Ayin memang berada di sel mewahnya, saya turun lagi ke pintu masuk, untuk menjemput para wartawan yang tertahan di pintu gerbang. Sempat terjadi perdebatan dengan penjaga gerbang yang tidak mengizinkan liputan wartawan. Beberapa petugas rutan terlihat kaget dan panik. Seorang petugas wanita berkata, “Kok kami tidak diberitahu dulu Pak”. Nafasnya tersengal-sengal karena berlari-lari naik turun tangga menuju sel Arthalita yang disidak Satgas. Saya tidak menjawab pertanyaan konyol tersebut. Namanya juga sidak, ya pasti tidak diberitahulah, ujar saya dalam hati.
Seorang pemimpin keamanan masih berusaha mencegah Satgas dan wartawan mengambil gambar Ayin dan selnya. Saya katakan, bahwa Satgas sudah berkoordinasi dengan Menkumham. Sesuai rencana, saya telepon Pak Patrialis Akbar, yang segera berbicara dengan sang petugas, memberi perintah agar 100 persen membantu sidak Satgas.
Ayin, masih terlihat kaget. Beberapa kali ia mencoba menutup wajahnya dari sorot kamera. Apalagi proses pemindahan bulu matanya yang sedang dikerjakan, jelas belum selesai. Satu sisi alis matanya, yang sebelah kanan, sudah dipindah lebih atas. Sedang yang satu sisi lagi, alis mata kirinya, masih terlihat jelas berada di posisi lebih bawah. Mas Otta berusaha mencairkan suasana, “Wah, Ibu Ayin bacaannya juga buku Gurita Cikeas” katanya menunjuk buku George Aditjondro yang ada di sofa ruang tamu sel mewah Ayin. Dengan agak tersipu Ayin mencoba menutupi buku tersebut agar tidak terekam media.
Setelah cukup mengambil gambar, kami minta rekan media menunggu di luar. Terjadi sedikit dialog dan penggalian informasi dengan Ayin. Arthalita sempat ditanya Mas Otta mengapa ruang selnya yang mewah itu tidak diketahui pada sidak Menkumham sebelumnya. Dengan tersenyum malu, Ayin berkata, “Wong sidaknya kami sudah tahu Pak. Saya malah sempat seminggu memimpin persiapan latihan tarian penyambutan Pak Menteri”. Dalam hati saya meringis, “Wah ... sidak dengan tarian penyambutan”.
Dari sel Ayin, kami turun ke lantai dua gedung yang sama. Di salah satu ruang kerja, persis di samping kantor kepala rutan, kami membuka satu ruang kerja yang digunakan oleh napi narkoba bernama Aling. Ruangnya bahkan lebih besar dan mewah daripada Ayin. Ketika kami masuk, Aling telah kembali ke selnya. Namun karena buru-buru, agaknya kaget ada sidak Satgas, HP-nya sempat tertinggal di ruang karaoke yang berlapis wallpaper totol hitam-putih, lengkap dengan lampu disko dan peralatan karaoke yang canggih. Ruang karaoke di rutan tersebut menjadi temuan bonus yang mengejutkan, karena awalnya, informasi itu belum diketahui Satgas.
Malam itu, hingga menjelang pukul 10 malam, Rutan Pondok Bambu ramai. Para petugas panik. Satgas mencatat dan mendokumentasikan beberapa temuan. Rekan-rekan media sibuk mengambil gambar dan suara suasana sidak. Keesokan harinya kabar sidak Satgas di sel Ayin menghiasi dan menghebohkan pemberitaan di tanah air. (*)
Denny Indrayana
Guru Besar Hukum Tata Negara UGM
Staf Khusus Presiden Bidang Hukum, HAM & Pemberantasan KKN
Dibalik Kelahiran Satgas - BjmPost 25 Oktober 2010
Satgas Pemberantasan Mafia Hukum (Satgas) lahir dengan terbitnya Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 2009. Proses kehadiran Satgas tentu terkait dengan berbagai hal, salah satunya dipicu keprihatinan atas makin telanjangnya praktik mafia peradilan dalam penegakan hukum di tanah air.
Dalam “Goro-Goro Anggoro” (Banjarmasin Post, 18/10/2010) saya telah menceritakan bagaimana Tim 8 yang bertugas memverifikasi masalah hukum atas dua pimpinan KPK – Chandra M. Hamzah dan Bibit Samad Rianto (Chabit) – nyaris bubar. Kelahiran Satgas sebenarnya sangat terkait dengan kisah advokasi kasus Chabit tersebut.
Setahun yang lalu, ketika matahari masih mengintip pagi di Cikeas (5/11/2009), saat saya meminta waktu bertemu dengan Presiden SBY, jarum jam belum lagi menunjuk ke angka tujuh. Sejak jam enam kurang saya sudah tiba di Cikeas, dengan satu misi mencegah bubarnya Tim 8. Alhamdulillah, misi itu berhasil. Tim 8 melalui krisis, dan tetap solid hingga akhir masa tugasnya.
Ketika awal pagi itu bertemu Presiden SBY, didampingi Menkopolhukam Pak Djoko Suyanto, saya laporkan nyaris bubarnya Tim 8 serta langkah-langkah penyelamatan yang telah dilakukan. Presiden SBY berterimakasih. Kami kemudian berdiskusi bahwa perlu ada langkah lebih jelas dalam pembenahan penegakan hukum. Presiden mengatakan, “Saya akan mengumumkan program 100 hari pemerintahan SBY – Boediono. Pemberantasan mafia hukum akan menjadi program 100 hari yang pertama”. Presiden mengatakan akan menggunakan PO BOX 9949 JKT 10000, yang telah ada, untuk menerima pengaduan dari masyarakat terkait praktik mafia hukum.
Istilah mafia hukum ini beberapa waktu kemudian sempat disoal oleh salah satu staf khusus presiden dalam suatu diskusi internal di Cikeas. Sang staf khusus mengatakan kata ‘Mafia’ terasa terlalu kuat, dan mengusulkan penggantian istilah. Mendapat masukan demikian Presiden SBY tersenyum, sambil berkata “Praktik penyimpangan hukum kita memang sudah sangat parah. Kata ‘mafia’ itu sudah sangat pantas digunakan untuk menggambarkan kondisi hukum yang sudah jauh dari rasa keadilan. Apalagi istilah ‘mafia hukum’ ataupun ‘mafia peradilan’ sudah biasa digunakan masyarakat umum”.
Beberapa hari sebelumnya, Selasa (3/11/2009), perhatian pada masalah mafia hukum dipicu oleh pemutaran rekaman sadapan telepon Anggodo Widjojo di Mahkamah Konstitusi (MK). Telepon Anggodo dengan berbagai pihak, utamanya penegak hukum, menunjukkan dengan jelas bagaimana penegakan hukum dengan mudah diatur dan ditransaksikan. Saya dan seluruh anggota Tim 8 hadir pada sidang MK tersebut. Meskipun sudah sejak lama mengetahui parahnya praktik mafia peradilan, tetap saja Bang Buyung, Prof Hikmahanto, Todung Mulya Lubis dan Anies Baswedan tak kuasa menutup kerisauan hati mendengarkan rekaman pembicaraan telepon Anggodo.
Saya berkali-kali menundukkan kepala, mengepalkan tangan, menahan kegeraman hati. Saya yakin, sidang yang disiarkan langsung beberapa televisi tersebut, menghadirkan pula kegalauan, kerisauan dan kemarahan di rumah banyak rakyat Indonesia yang rindu akan hukum yang berkeadilan. Presiden SBY tentu merasakan pula kerisauan dan kegelisahan yang sama, sehingga memutuskan agenda pemberantasan mafia hukum sebagai prioritas pertama dan utama pemerintahan SBY-Boediono.
Dua minggu kemudian, Jumat (20/9/2009), dalam pertemuan di Wisma Negara, saya usulkan kepada Presiden SBY untuk membentuk suatu Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum. Pertemuan di lantai 6 dihadiri para staf khusus presiden dan Menteri Sekretaris Negara. Saya katakan, “Bapak Presiden, agenda pemberantasan mafia hukum mendapatkan dukungan sangat positif dari masyarakat. Namun pemberantasan mafia tentunya tidak cukup hanya dengan menerima pengaduan melalui PO BOX 9949. Saya mengusulkan dibentuknya suatu satuan tugas semacam Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Timtastipikor)”.
Presiden langsung menyambut baik usulan tersebut. Beliau katakan, “Saya juga sedang memikirkan bagaimana caranya agar upaya pemberantasan mafia hukum ini berjalan baik. Saya setuju dibentuk saja suatu satuan tugas. Bekerja dalam waktu dua tahun, dan bisa diperpanjang. Berada di bawah kendali saya, melalui Unit Kerja Presiden untuk Pengwasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4)”. Saat itu juga saya diperintahkan untuk menyiapkan segala sesuatunya bagi terbentuknya Satgas.
Hari itu, setelah sholat Jum’at, ada sidang kabinet. Sebelum sidang dimulai, saya dekati Pak Kuntoro Mangkusubroto, Kepala UKP4. Saya sampaikan, “Jangan kaget kalau dapat tugas tambahan dari Presiden untuk memberantas mafia hukum”. Pak Kuntoro cukup terkejut dengan berita itu. Namun, langsung menyatakan siap ketika dalam paparan pembukaan sidang kabinet, Presiden SBY memang menjelaskan rencana pembentukan satuan tugas pemberantasan mafia hukum di bawah supervisi UKP4.
Saya dan Pak Kuntoro bergerak cepat. Kami mengadakan rapat-rapat persiapan. Turut bergabung Mas Achmad Santosa, Yunus Husein dan Amin Sunaryadi (mantan pimpinan KPK). Mas Otta dan Pak Yunus akhirnya bergabung sebagai anggota satgas. Karena tidak memungkinkan bekerja rangkap di luar World Bank, Mas Amin tetap membantu Satgas meski tidak bergabung sebagai anggota. Dari kepolisian, Kapolri mengutus Irjen Herman Effendi; sedangkan Jaksa Agung mengutus Wakil Jaksa Agung Darmono sebagai anggota Satgas. Akhirnya, pada tanggal 30 Desember 2009, Keppres Satgas – yang draft awalnya saya persiapkan, ditandatangani oleh Presiden SBY.
Satgas lahir. Genderang perang melawan mafioso hukum ditabuh kencang. Hampir setahun sudah Satgas bekerja. Tantangan dan ancaman yang ada – sebagaimana sudah dapat diduga – tidak ringan. Keinginan agar Satgas dibubarkan terus mengalir. Upaya pembubaran juga dilakukan melalui uji materi Keppres Satgas ke Mahkamah Agung. Sementara ini, upaya itu tidak dikabulkan MA. Tapi para mafia hukum tentu tidak akan pernah tinggal diam, dan terus berupaya mendiskreditkan dan membubarkan Satgas. Tidak ada jalan lain, untuk menjawab tantangan dan ancaman terhadap Satgas, ikhtiar dan kerja keras melawan para mafioso harus terus konsisten dilakukan. Tetap Doa and Do the best. Keep fighting for the better Indonesia. (*)
Denny Indrayana
Guru Besar Hukum Tata Negara UGM
Staf Khusus Presiden Bidang Hukum, HAM dan Pemberantasan KKN
Dalam “Goro-Goro Anggoro” (Banjarmasin Post, 18/10/2010) saya telah menceritakan bagaimana Tim 8 yang bertugas memverifikasi masalah hukum atas dua pimpinan KPK – Chandra M. Hamzah dan Bibit Samad Rianto (Chabit) – nyaris bubar. Kelahiran Satgas sebenarnya sangat terkait dengan kisah advokasi kasus Chabit tersebut.
Setahun yang lalu, ketika matahari masih mengintip pagi di Cikeas (5/11/2009), saat saya meminta waktu bertemu dengan Presiden SBY, jarum jam belum lagi menunjuk ke angka tujuh. Sejak jam enam kurang saya sudah tiba di Cikeas, dengan satu misi mencegah bubarnya Tim 8. Alhamdulillah, misi itu berhasil. Tim 8 melalui krisis, dan tetap solid hingga akhir masa tugasnya.
Ketika awal pagi itu bertemu Presiden SBY, didampingi Menkopolhukam Pak Djoko Suyanto, saya laporkan nyaris bubarnya Tim 8 serta langkah-langkah penyelamatan yang telah dilakukan. Presiden SBY berterimakasih. Kami kemudian berdiskusi bahwa perlu ada langkah lebih jelas dalam pembenahan penegakan hukum. Presiden mengatakan, “Saya akan mengumumkan program 100 hari pemerintahan SBY – Boediono. Pemberantasan mafia hukum akan menjadi program 100 hari yang pertama”. Presiden mengatakan akan menggunakan PO BOX 9949 JKT 10000, yang telah ada, untuk menerima pengaduan dari masyarakat terkait praktik mafia hukum.
Istilah mafia hukum ini beberapa waktu kemudian sempat disoal oleh salah satu staf khusus presiden dalam suatu diskusi internal di Cikeas. Sang staf khusus mengatakan kata ‘Mafia’ terasa terlalu kuat, dan mengusulkan penggantian istilah. Mendapat masukan demikian Presiden SBY tersenyum, sambil berkata “Praktik penyimpangan hukum kita memang sudah sangat parah. Kata ‘mafia’ itu sudah sangat pantas digunakan untuk menggambarkan kondisi hukum yang sudah jauh dari rasa keadilan. Apalagi istilah ‘mafia hukum’ ataupun ‘mafia peradilan’ sudah biasa digunakan masyarakat umum”.
Beberapa hari sebelumnya, Selasa (3/11/2009), perhatian pada masalah mafia hukum dipicu oleh pemutaran rekaman sadapan telepon Anggodo Widjojo di Mahkamah Konstitusi (MK). Telepon Anggodo dengan berbagai pihak, utamanya penegak hukum, menunjukkan dengan jelas bagaimana penegakan hukum dengan mudah diatur dan ditransaksikan. Saya dan seluruh anggota Tim 8 hadir pada sidang MK tersebut. Meskipun sudah sejak lama mengetahui parahnya praktik mafia peradilan, tetap saja Bang Buyung, Prof Hikmahanto, Todung Mulya Lubis dan Anies Baswedan tak kuasa menutup kerisauan hati mendengarkan rekaman pembicaraan telepon Anggodo.
Saya berkali-kali menundukkan kepala, mengepalkan tangan, menahan kegeraman hati. Saya yakin, sidang yang disiarkan langsung beberapa televisi tersebut, menghadirkan pula kegalauan, kerisauan dan kemarahan di rumah banyak rakyat Indonesia yang rindu akan hukum yang berkeadilan. Presiden SBY tentu merasakan pula kerisauan dan kegelisahan yang sama, sehingga memutuskan agenda pemberantasan mafia hukum sebagai prioritas pertama dan utama pemerintahan SBY-Boediono.
Dua minggu kemudian, Jumat (20/9/2009), dalam pertemuan di Wisma Negara, saya usulkan kepada Presiden SBY untuk membentuk suatu Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum. Pertemuan di lantai 6 dihadiri para staf khusus presiden dan Menteri Sekretaris Negara. Saya katakan, “Bapak Presiden, agenda pemberantasan mafia hukum mendapatkan dukungan sangat positif dari masyarakat. Namun pemberantasan mafia tentunya tidak cukup hanya dengan menerima pengaduan melalui PO BOX 9949. Saya mengusulkan dibentuknya suatu satuan tugas semacam Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Timtastipikor)”.
Presiden langsung menyambut baik usulan tersebut. Beliau katakan, “Saya juga sedang memikirkan bagaimana caranya agar upaya pemberantasan mafia hukum ini berjalan baik. Saya setuju dibentuk saja suatu satuan tugas. Bekerja dalam waktu dua tahun, dan bisa diperpanjang. Berada di bawah kendali saya, melalui Unit Kerja Presiden untuk Pengwasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4)”. Saat itu juga saya diperintahkan untuk menyiapkan segala sesuatunya bagi terbentuknya Satgas.
Hari itu, setelah sholat Jum’at, ada sidang kabinet. Sebelum sidang dimulai, saya dekati Pak Kuntoro Mangkusubroto, Kepala UKP4. Saya sampaikan, “Jangan kaget kalau dapat tugas tambahan dari Presiden untuk memberantas mafia hukum”. Pak Kuntoro cukup terkejut dengan berita itu. Namun, langsung menyatakan siap ketika dalam paparan pembukaan sidang kabinet, Presiden SBY memang menjelaskan rencana pembentukan satuan tugas pemberantasan mafia hukum di bawah supervisi UKP4.
Saya dan Pak Kuntoro bergerak cepat. Kami mengadakan rapat-rapat persiapan. Turut bergabung Mas Achmad Santosa, Yunus Husein dan Amin Sunaryadi (mantan pimpinan KPK). Mas Otta dan Pak Yunus akhirnya bergabung sebagai anggota satgas. Karena tidak memungkinkan bekerja rangkap di luar World Bank, Mas Amin tetap membantu Satgas meski tidak bergabung sebagai anggota. Dari kepolisian, Kapolri mengutus Irjen Herman Effendi; sedangkan Jaksa Agung mengutus Wakil Jaksa Agung Darmono sebagai anggota Satgas. Akhirnya, pada tanggal 30 Desember 2009, Keppres Satgas – yang draft awalnya saya persiapkan, ditandatangani oleh Presiden SBY.
Satgas lahir. Genderang perang melawan mafioso hukum ditabuh kencang. Hampir setahun sudah Satgas bekerja. Tantangan dan ancaman yang ada – sebagaimana sudah dapat diduga – tidak ringan. Keinginan agar Satgas dibubarkan terus mengalir. Upaya pembubaran juga dilakukan melalui uji materi Keppres Satgas ke Mahkamah Agung. Sementara ini, upaya itu tidak dikabulkan MA. Tapi para mafia hukum tentu tidak akan pernah tinggal diam, dan terus berupaya mendiskreditkan dan membubarkan Satgas. Tidak ada jalan lain, untuk menjawab tantangan dan ancaman terhadap Satgas, ikhtiar dan kerja keras melawan para mafioso harus terus konsisten dilakukan. Tetap Doa and Do the best. Keep fighting for the better Indonesia. (*)
Denny Indrayana
Guru Besar Hukum Tata Negara UGM
Staf Khusus Presiden Bidang Hukum, HAM dan Pemberantasan KKN
Dibalik Kelahiran Tim 8 - Banjarmasin Post 11 Oktober 2010
Jumat siang (8/10/2010), saya tercenung. Berita Mahkamah Agung tidak menerima Peninjauan Kembali (PK) kejaksaan agung, terkait kasus dua pimpinan KPK, Chandra M. Hamzah dan Bibit Samad Rianto (Cabit), akhirnya terbukti benar. Tidak terlalu mengejutkan sebenarnya. Dalam logika hukum yang datar-linier, non-pregresif, PK untuk pra-peradilan memang tidak mungkin. Saya terduduk, termenung. Ingatan saya mengembara pada kejadian hampir setahun lalu, pada akhir Oktober - awal November 2009, ketika suatu tim pencari fakta (TPF) terkait kasus Cabit terbentuk. Tim yang terdiri dari delapan orang, dan karenanya dikenal sebagai Tim 8.
Tim 8 tidak lahir ujug-ujug. Dimulai dari diskusi hangat Polemik Radio Trijaya terkait kasus Cabit (Sabtu, 24/10/2009), saya mengirimkan sms kepada Presiden SBY. Inti sms-nya, “Bapak Presiden Yth, mencermati terus bergulirnya kasus Cabit, saya menyarankan tindakan yang telah ada presedennya di masa lalu. Pada saat muncul kasus Munir, Presiden membentuk TPF. Saya berpendapat, langkah yang sama patut dipertimbangkan untuk mengurai rumitnya kasus Pimpinan KPK”. Seminggu kemudian, di kediaman Cikeas, usulan pembentukan TPF tersebut saya sampaikan kembali. Presiden mengatakan, “Saya pernah membentuk tim sejenis dalam kasus Munir dan mengusulkan TPF Theys Eluay. Pembentukan tim semacam itu mungkin saja saya lakukan sebagai contingency plan”.
Sabtu (31/10/2009), telepon saya berdering. Nada sambung dari rekaman suara dua malaikat kecil, membacakan doa selamat anak kepada orang tuanya. Nada sambung yang selalu mengingatkan saya, betapa saya orang yang penuh kekurangan dan selalu butuh pengampunan dari yang Maha pengampun. “Ajudan Dinas Presiden” muncul di layar HP, menunjukkan telepon dari Presiden. Presiden SBY memerintahkan saya menghubungi para tokoh yang layak untuk duduk dalam TPF kasus Cabit. Terjadi perbincangan singkat, “Siapa yang Presiden inginkan untuk saya hubungi?” Presiden menjawab, “Saya percayakan kepada Denny, tetapi batasi hanya 5 orangan saja”.
Langsung saya telepon Komaruddin Hidayat. Lalu berturut-turut Anies Baswedan, Teten Masduki dan Hikmahanto Juwana. Di sepakati bertemu Presiden keesokan harinya. Sebenarnya ada dua nama lain yang saya coba ajak bergabung: Rikard Bagun dan Imam Prasodjo. Belakangan saya tahu Rikard tak bisa dihubungi karena sedang di luar negeri, sedangkan mas Imam tidak dapat bergabung karena sedang di luar kota Jakarta. Mas Imam mencoba meminta pertemuan dengan Presiden SBY diundur, namun karena kondisi yang bergerak dinamis, membutuhkan penanganan cepat, saya putuskan pertemuan dengan Presiden SBY tetap dilaksanakan keesokan harinya (Minggu, 1/11/2009). Ketika nama-nama para tokoh saya sampaikan kepada Presiden per telepon, disertai alasan kenapa nama-nama itu yang saya pilih, Presiden tanpa banyak komentar menyetujuinya.
Jam 9 malam, lantai 5, Wisma Negara, dalam komplek Istana Negara. Saya, Komaruddin, Anies, Teten dan Hikmahanto bertemu dengan Presiden SBY. Hadir pula Djoko Suyanto dan Hatta Rajasa. Para tokoh memberikan masukan pentingnya pembentukan tim pencari fakta. Presiden seksama mendengarkan dan ditutup dengan persetujuan agar tim segera dibentuk. Presiden menyarankan agar Adnan Buyung Nasution dimintai saran dan diajak bergabung ke dalam tim. Lalu muncul pula nama Todung Mulya Lubis dan Nono Anwar Makarim. Nama terakhir akhirnya tidak bergabung karena sedang berada di USA ketika coba saya hubungi.
Senin (2/11/2009), embrio Tim 8 mengadakan rapat di Wisma Negara lantai 6. Kami menyiapkan draft Keppres pembentukan TPF. Malam sebelumnya hingga Senin pagi saya menelepon Bang Buyung dan Todung Mulya Lubis untuk bergabung. Bang Buyung yang sedang berada di luar kota, saya minta segera kembali ke Jakarta. Pak Djoko meminta saya untuk juga menelepon Amir Syamsudin dan Koesparmono Irsan untuk bergabung.
Pembahasan draft keppres sempat berjalan alot. Bayangkan saja para ahli hukum dan politik bertemu. Tentu diskusi hidup dan berbobot, ditemani sedikit kudapan dan sruputan teh dan coffee mix. Judul keppres dan kewenangannya sempat menjadi perdebatan hangat. Meski akhirnya semua sepakat dan debat ditutup senyum sahabat. Saya mengusulkan Pak Djoko bergabung dan memimpin Tim 8. Namun, dengan bijak Pak Djoko mengatakan sebaiknya beliau tidak masuk agar kerja tim tetap obyektif dan independen. Beliau justru meminta Bang Buyung sebagai ketua dan saya bergabung sebagai Sekretaris Tim. Lahirlah Tim 8, karena Teten Masduki meminta untuk tetap mendukung kerja tim dari luar. Kami hormati keputusan Bung Teten tersebut.
Hari Senin itu juga Presiden menerima Tim 8 dan menandatangani Keppres. Tidak banyak perubahan yang Beliau lakukan, kecuali menambahkan kata “Independen” pada nama TPF. Amanat Presiden jelas, tim bekerja dalam 2 minggu dan membantu Beliau mencari solusi terbaik penyelesaian kasus Cabit. Sempat muncul pertanyaan atas jumlah anggota tim yang genap, dan kekhawatiran jika terjadi voting yang imbang dalam pengambilan keputusan. Saya katakan, dalam kondisi demikian, “Saya bersedia untuk tidak dihitung dalam pengambilan keputusan. Sekali lagi untuk menjaga prinsip independensi kerja tim, jika voting berimbang maka saya selaku staf khusus presiden akan abstain”.
Benar saja. Prinsip independensi itulah yang paling di soal ketika para aktivis mengetahui personil Tim 8. Kehadiran saya selaku staf khusus dan Amir Syamsudin yang fungsionaris Partai Demokrat dianggap mengurangi bobot independensi tim. Suatu hal yang tidak terbukti. Kami bekerja keras dengan tetap menjunjung tinggi obyektivitas dan profesionalitas. Presiden SBY sendiri menhormati benar prinsip independensi, yang Beliau tambahkan sendiri kepada nama tim. Untuk temuan dan rekomendasi Tim 8, Presiden tak seujung rambutpun mencoba mempengaruhi saya selaku staf khususnya. Tidak ada paragrap, kalimat, kata bahkan “satu titik-komapun” yang coba dititipkan Presiden dalam penyusunan laporan Tim 8.
Dua minggu kami bekerja marathon dan terkadang sprint. Salah satu temuan dan rekomendasi Tim 8 adalah: kasus Cabit tidak mempunyai bukti yang kuat dan karenanya, sebaiknya dihentikan. Sekitar setahun kemudian, temuan dan rekomendasi Tim 8 dipatahkan oleh kemenangan pra-peradilan Anggodo Widjojo. Melawan para mafioso memang tidak pernah mudah, tetapi kita tidak pernah boleh menyerah. Doa and Do the best. Keep fighting for the better Indonesia. (*)
Denny Indrayana
Guru Besar Hukum Tata Negara UGM
Staf Khusus Presiden Bidang Hukum, HAM &
Pemberantasan KKN
Tim 8 tidak lahir ujug-ujug. Dimulai dari diskusi hangat Polemik Radio Trijaya terkait kasus Cabit (Sabtu, 24/10/2009), saya mengirimkan sms kepada Presiden SBY. Inti sms-nya, “Bapak Presiden Yth, mencermati terus bergulirnya kasus Cabit, saya menyarankan tindakan yang telah ada presedennya di masa lalu. Pada saat muncul kasus Munir, Presiden membentuk TPF. Saya berpendapat, langkah yang sama patut dipertimbangkan untuk mengurai rumitnya kasus Pimpinan KPK”. Seminggu kemudian, di kediaman Cikeas, usulan pembentukan TPF tersebut saya sampaikan kembali. Presiden mengatakan, “Saya pernah membentuk tim sejenis dalam kasus Munir dan mengusulkan TPF Theys Eluay. Pembentukan tim semacam itu mungkin saja saya lakukan sebagai contingency plan”.
Sabtu (31/10/2009), telepon saya berdering. Nada sambung dari rekaman suara dua malaikat kecil, membacakan doa selamat anak kepada orang tuanya. Nada sambung yang selalu mengingatkan saya, betapa saya orang yang penuh kekurangan dan selalu butuh pengampunan dari yang Maha pengampun. “Ajudan Dinas Presiden” muncul di layar HP, menunjukkan telepon dari Presiden. Presiden SBY memerintahkan saya menghubungi para tokoh yang layak untuk duduk dalam TPF kasus Cabit. Terjadi perbincangan singkat, “Siapa yang Presiden inginkan untuk saya hubungi?” Presiden menjawab, “Saya percayakan kepada Denny, tetapi batasi hanya 5 orangan saja”.
Langsung saya telepon Komaruddin Hidayat. Lalu berturut-turut Anies Baswedan, Teten Masduki dan Hikmahanto Juwana. Di sepakati bertemu Presiden keesokan harinya. Sebenarnya ada dua nama lain yang saya coba ajak bergabung: Rikard Bagun dan Imam Prasodjo. Belakangan saya tahu Rikard tak bisa dihubungi karena sedang di luar negeri, sedangkan mas Imam tidak dapat bergabung karena sedang di luar kota Jakarta. Mas Imam mencoba meminta pertemuan dengan Presiden SBY diundur, namun karena kondisi yang bergerak dinamis, membutuhkan penanganan cepat, saya putuskan pertemuan dengan Presiden SBY tetap dilaksanakan keesokan harinya (Minggu, 1/11/2009). Ketika nama-nama para tokoh saya sampaikan kepada Presiden per telepon, disertai alasan kenapa nama-nama itu yang saya pilih, Presiden tanpa banyak komentar menyetujuinya.
Jam 9 malam, lantai 5, Wisma Negara, dalam komplek Istana Negara. Saya, Komaruddin, Anies, Teten dan Hikmahanto bertemu dengan Presiden SBY. Hadir pula Djoko Suyanto dan Hatta Rajasa. Para tokoh memberikan masukan pentingnya pembentukan tim pencari fakta. Presiden seksama mendengarkan dan ditutup dengan persetujuan agar tim segera dibentuk. Presiden menyarankan agar Adnan Buyung Nasution dimintai saran dan diajak bergabung ke dalam tim. Lalu muncul pula nama Todung Mulya Lubis dan Nono Anwar Makarim. Nama terakhir akhirnya tidak bergabung karena sedang berada di USA ketika coba saya hubungi.
Senin (2/11/2009), embrio Tim 8 mengadakan rapat di Wisma Negara lantai 6. Kami menyiapkan draft Keppres pembentukan TPF. Malam sebelumnya hingga Senin pagi saya menelepon Bang Buyung dan Todung Mulya Lubis untuk bergabung. Bang Buyung yang sedang berada di luar kota, saya minta segera kembali ke Jakarta. Pak Djoko meminta saya untuk juga menelepon Amir Syamsudin dan Koesparmono Irsan untuk bergabung.
Pembahasan draft keppres sempat berjalan alot. Bayangkan saja para ahli hukum dan politik bertemu. Tentu diskusi hidup dan berbobot, ditemani sedikit kudapan dan sruputan teh dan coffee mix. Judul keppres dan kewenangannya sempat menjadi perdebatan hangat. Meski akhirnya semua sepakat dan debat ditutup senyum sahabat. Saya mengusulkan Pak Djoko bergabung dan memimpin Tim 8. Namun, dengan bijak Pak Djoko mengatakan sebaiknya beliau tidak masuk agar kerja tim tetap obyektif dan independen. Beliau justru meminta Bang Buyung sebagai ketua dan saya bergabung sebagai Sekretaris Tim. Lahirlah Tim 8, karena Teten Masduki meminta untuk tetap mendukung kerja tim dari luar. Kami hormati keputusan Bung Teten tersebut.
Hari Senin itu juga Presiden menerima Tim 8 dan menandatangani Keppres. Tidak banyak perubahan yang Beliau lakukan, kecuali menambahkan kata “Independen” pada nama TPF. Amanat Presiden jelas, tim bekerja dalam 2 minggu dan membantu Beliau mencari solusi terbaik penyelesaian kasus Cabit. Sempat muncul pertanyaan atas jumlah anggota tim yang genap, dan kekhawatiran jika terjadi voting yang imbang dalam pengambilan keputusan. Saya katakan, dalam kondisi demikian, “Saya bersedia untuk tidak dihitung dalam pengambilan keputusan. Sekali lagi untuk menjaga prinsip independensi kerja tim, jika voting berimbang maka saya selaku staf khusus presiden akan abstain”.
Benar saja. Prinsip independensi itulah yang paling di soal ketika para aktivis mengetahui personil Tim 8. Kehadiran saya selaku staf khusus dan Amir Syamsudin yang fungsionaris Partai Demokrat dianggap mengurangi bobot independensi tim. Suatu hal yang tidak terbukti. Kami bekerja keras dengan tetap menjunjung tinggi obyektivitas dan profesionalitas. Presiden SBY sendiri menhormati benar prinsip independensi, yang Beliau tambahkan sendiri kepada nama tim. Untuk temuan dan rekomendasi Tim 8, Presiden tak seujung rambutpun mencoba mempengaruhi saya selaku staf khususnya. Tidak ada paragrap, kalimat, kata bahkan “satu titik-komapun” yang coba dititipkan Presiden dalam penyusunan laporan Tim 8.
Dua minggu kami bekerja marathon dan terkadang sprint. Salah satu temuan dan rekomendasi Tim 8 adalah: kasus Cabit tidak mempunyai bukti yang kuat dan karenanya, sebaiknya dihentikan. Sekitar setahun kemudian, temuan dan rekomendasi Tim 8 dipatahkan oleh kemenangan pra-peradilan Anggodo Widjojo. Melawan para mafioso memang tidak pernah mudah, tetapi kita tidak pernah boleh menyerah. Doa and Do the best. Keep fighting for the better Indonesia. (*)
Denny Indrayana
Guru Besar Hukum Tata Negara UGM
Staf Khusus Presiden Bidang Hukum, HAM &
Pemberantasan KKN
Subscribe to:
Posts (Atom)