Dibalik Kelahiran Satgas - BjmPost 25 Oktober 2010

Satgas Pemberantasan Mafia Hukum (Satgas) lahir dengan terbitnya Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 2009. Proses kehadiran Satgas tentu terkait dengan berbagai hal, salah satunya dipicu keprihatinan atas makin telanjangnya praktik mafia peradilan dalam penegakan hukum di tanah air.
Dalam “Goro-Goro Anggoro” (Banjarmasin Post, 18/10/2010) saya telah menceritakan bagaimana Tim 8 yang bertugas memverifikasi masalah hukum atas dua pimpinan KPK – Chandra M. Hamzah dan Bibit Samad Rianto (Chabit) – nyaris bubar. Kelahiran Satgas sebenarnya sangat terkait dengan kisah advokasi kasus Chabit tersebut.
Setahun yang lalu, ketika matahari masih mengintip pagi di Cikeas (5/11/2009), saat saya meminta waktu bertemu dengan Presiden SBY, jarum jam belum lagi menunjuk ke angka tujuh. Sejak jam enam kurang saya sudah tiba di Cikeas, dengan satu misi mencegah bubarnya Tim 8. Alhamdulillah, misi itu berhasil. Tim 8 melalui krisis, dan tetap solid hingga akhir masa tugasnya.
Ketika awal pagi itu bertemu Presiden SBY, didampingi Menkopolhukam Pak Djoko Suyanto, saya laporkan nyaris bubarnya Tim 8 serta langkah-langkah penyelamatan yang telah dilakukan. Presiden SBY berterimakasih. Kami kemudian berdiskusi bahwa perlu ada langkah lebih jelas dalam pembenahan penegakan hukum. Presiden mengatakan, “Saya akan mengumumkan program 100 hari pemerintahan SBY – Boediono. Pemberantasan mafia hukum akan menjadi program 100 hari yang pertama”. Presiden mengatakan akan menggunakan PO BOX 9949 JKT 10000, yang telah ada, untuk menerima pengaduan dari masyarakat terkait praktik mafia hukum.
Istilah mafia hukum ini beberapa waktu kemudian sempat disoal oleh salah satu staf khusus presiden dalam suatu diskusi internal di Cikeas. Sang staf khusus mengatakan kata ‘Mafia’ terasa terlalu kuat, dan mengusulkan penggantian istilah. Mendapat masukan demikian Presiden SBY tersenyum, sambil berkata “Praktik penyimpangan hukum kita memang sudah sangat parah. Kata ‘mafia’ itu sudah sangat pantas digunakan untuk menggambarkan kondisi hukum yang sudah jauh dari rasa keadilan. Apalagi istilah ‘mafia hukum’ ataupun ‘mafia peradilan’ sudah biasa digunakan masyarakat umum”.
Beberapa hari sebelumnya, Selasa (3/11/2009), perhatian pada masalah mafia hukum dipicu oleh pemutaran rekaman sadapan telepon Anggodo Widjojo di Mahkamah Konstitusi (MK). Telepon Anggodo dengan berbagai pihak, utamanya penegak hukum, menunjukkan dengan jelas bagaimana penegakan hukum dengan mudah diatur dan ditransaksikan. Saya dan seluruh anggota Tim 8 hadir pada sidang MK tersebut. Meskipun sudah sejak lama mengetahui parahnya praktik mafia peradilan, tetap saja Bang Buyung, Prof Hikmahanto, Todung Mulya Lubis dan Anies Baswedan tak kuasa menutup kerisauan hati mendengarkan rekaman pembicaraan telepon Anggodo.
Saya berkali-kali menundukkan kepala, mengepalkan tangan, menahan kegeraman hati. Saya yakin, sidang yang disiarkan langsung beberapa televisi tersebut, menghadirkan pula kegalauan, kerisauan dan kemarahan di rumah banyak rakyat Indonesia yang rindu akan hukum yang berkeadilan. Presiden SBY tentu merasakan pula kerisauan dan kegelisahan yang sama, sehingga memutuskan agenda pemberantasan mafia hukum sebagai prioritas pertama dan utama pemerintahan SBY-Boediono.
Dua minggu kemudian, Jumat (20/9/2009), dalam pertemuan di Wisma Negara, saya usulkan kepada Presiden SBY untuk membentuk suatu Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum. Pertemuan di lantai 6 dihadiri para staf khusus presiden dan Menteri Sekretaris Negara. Saya katakan, “Bapak Presiden, agenda pemberantasan mafia hukum mendapatkan dukungan sangat positif dari masyarakat. Namun pemberantasan mafia tentunya tidak cukup hanya dengan menerima pengaduan melalui PO BOX 9949. Saya mengusulkan dibentuknya suatu satuan tugas semacam Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Timtastipikor)”.
Presiden langsung menyambut baik usulan tersebut. Beliau katakan, “Saya juga sedang memikirkan bagaimana caranya agar upaya pemberantasan mafia hukum ini berjalan baik. Saya setuju dibentuk saja suatu satuan tugas. Bekerja dalam waktu dua tahun, dan bisa diperpanjang. Berada di bawah kendali saya, melalui Unit Kerja Presiden untuk Pengwasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4)”. Saat itu juga saya diperintahkan untuk menyiapkan segala sesuatunya bagi terbentuknya Satgas.
Hari itu, setelah sholat Jum’at, ada sidang kabinet. Sebelum sidang dimulai, saya dekati Pak Kuntoro Mangkusubroto, Kepala UKP4. Saya sampaikan, “Jangan kaget kalau dapat tugas tambahan dari Presiden untuk memberantas mafia hukum”. Pak Kuntoro cukup terkejut dengan berita itu. Namun, langsung menyatakan siap ketika dalam paparan pembukaan sidang kabinet, Presiden SBY memang menjelaskan rencana pembentukan satuan tugas pemberantasan mafia hukum di bawah supervisi UKP4.
Saya dan Pak Kuntoro bergerak cepat. Kami mengadakan rapat-rapat persiapan. Turut bergabung Mas Achmad Santosa, Yunus Husein dan Amin Sunaryadi (mantan pimpinan KPK). Mas Otta dan Pak Yunus akhirnya bergabung sebagai anggota satgas. Karena tidak memungkinkan bekerja rangkap di luar World Bank, Mas Amin tetap membantu Satgas meski tidak bergabung sebagai anggota. Dari kepolisian, Kapolri mengutus Irjen Herman Effendi; sedangkan Jaksa Agung mengutus Wakil Jaksa Agung Darmono sebagai anggota Satgas. Akhirnya, pada tanggal 30 Desember 2009, Keppres Satgas – yang draft awalnya saya persiapkan, ditandatangani oleh Presiden SBY.
Satgas lahir. Genderang perang melawan mafioso hukum ditabuh kencang. Hampir setahun sudah Satgas bekerja. Tantangan dan ancaman yang ada – sebagaimana sudah dapat diduga – tidak ringan. Keinginan agar Satgas dibubarkan terus mengalir. Upaya pembubaran juga dilakukan melalui uji materi Keppres Satgas ke Mahkamah Agung. Sementara ini, upaya itu tidak dikabulkan MA. Tapi para mafia hukum tentu tidak akan pernah tinggal diam, dan terus berupaya mendiskreditkan dan membubarkan Satgas. Tidak ada jalan lain, untuk menjawab tantangan dan ancaman terhadap Satgas, ikhtiar dan kerja keras melawan para mafioso harus terus konsisten dilakukan. Tetap Doa and Do the best. Keep fighting for the better Indonesia. (*)

Denny Indrayana
Guru Besar Hukum Tata Negara UGM
Staf Khusus Presiden Bidang Hukum, HAM dan Pemberantasan KKN