Haram Menyerah! - BjmPost 26 Januari 2011

Haram manyarah waja sampai kaputing! Itulah teriakan lantang Pangeran Antasari ketika berjuang melawan kedzoliman penjajahan. Tak akan surut selangkahpun. Layar sudah dikembangkan. Presiden sudah memerintahkan, “Bersihkan semua mafia hukum. Utamakan menangkap big fishes”. Indonesia yang lebih sejahtera, lebih antikorupsi, lebih antimafia telah dicanangkan. Apapun rintangan, sekuat apapun badai di lautan, kami – satgas pemberantasan mafia hukum – pantang mundur ke belakang.
Pasti tidak mudah melaksanakan tugas memberantas mafia hukum. Jumat lalu (21/1) saya mengirimkan pesan singkat kepada Presiden intinya menyatakan bahwa saya sadar dengan menerima tugas sebagai Sekretaris Satgas, tantangan akan semakin berat. Saya sampaikan pula, dalam beberapa waktu terakhir, serangan semakin gencar. Atas pesan singkat tersebut Presiden SBY menjawab, agar saya tetap tegar. “Setiap tugas yang mulia senantiasa menghadapi resiko dan tantangan yang luar biasa. Teruslah berbuat yang terbaik, ikhlas demi menegakkan keadilan”. Pesan Presiden tersebut ditegaskan kembali keesokan harinya Sabtu (22/1), ketika menerima Satgas di kediaman. Presiden mendukung penuh tugas pemberantasan mafia hukum dan mengatakan, “I always trust you all”.
Dinamika tugas pemberantasan mafia hukum tentu saja sangat tinggi. Rabu (19/1) lalu setelah vonisnya dikeluarkan, Gayus Tambunan menyampaikan tuduhan yang tak berdasar. Semuanya sudah Satgas bantah melalui konferensi pers yang disampaikan pada hari yang sama. Setelah itu gerakan untuk pembubaran Satgas semakin gencar. Bagi kami, itulah konsekuensi perjuangan. Satgas paham bahwa setiap ikhtiar melawan kebatilan pasti akan mendapatkan perlawanan.
Sejarah telah mencatat, upaya pemberantasan korupsi, menyebabkan para koruptor menyerang balik. UU KPK berkali-kali diuji kewenangannya. Sebagai upaya melemahkan kewenangan KPK. Bahkan beberapa pimpinannya pun disandera dengan beberapa masalah hukum. Kita syukuri, Senin kemarin (23/01), Jaksa Agung telah menandatangani pengenyampingan perkara demi hukum (deponeering) bagi dua pimpinan KPK: Chandra M. Hamzah dan Bibit Samad Riyanto.
Karena itu, tidak mengherankan jika upaya memberantas mafia hukum menghadirkan mafia fights back. Dasar hukum keberadaan Satgas pernah diuji ke Mahkamah Agung, agar Satgas dapat dibubarkan. Beruntung, MA menolak permohonan uji materi tersebut. Sekarang, tuduhan melanggar kode etik dan dorongan agar saya dan Mas Achmad Santosa, diperiksa dan ditangkap polisi, semakin gencar disuarakan.
Padahal, kode etik apa yang kami langgar? Bahwasanya saya mengirimkan twit paspor Gayus alias Sony Laksono, Satgas telah menegaskan, bahwa tindakan itu tidak melanggar kode etik Satgas atau undang-undang manapun. Apalagi informasi terkait paspor itu sudah disampaikan oleh Menkumham kepada khalayak melalui konferensi pers. Patrialis Akbar mengatakan, ditemukan ada paspor dengan nama “Sony Laksono” yang fotonya mirip dengan Gayus Tambunan. Maka, dengan mengirimkan twit paspor tersebut, saya hanya menguatkan informasi yang awalnya telah disampaikan oleh Menkumham.
Adnan Buyung Nasution mengatakan, tidak keberatan dengan niat saya membagi informasi paspor Sony Laksono. Namun, tidak setuju jika itu disampaikan melalui twitter. Bagi Bang Buyung, harusnya saya sampaikan melalui konferensi pers agar diketahui masyarakat luas. Atas saran Bang Buyung tersebut, saya sampaikan, justru cara paling efektif melakukan konferensi pers di era internet sekarang adalah melalui jaringan social media, termasuk twitter. Dengan satu kali twit, informasi terkait paspor Gayus tersebut langsung diterima oleh banyak jurnalis, dan dalam hitungan menit diberitakan secara luas kepada masyarakat.
Demikian pula dengan tuduhan saya telah mengintimidasi Rani (istri Gayus) melalui pesan blackberry. Harus dicatat, bahwa pesan BB kami dilakukan dengan izin dan diketahui anggota satgas yang lain. Saya selalu melaporkan komunikasi yang kami lakukan. Pesan BB itupun, dimulai oleh Rani yang selalu meminta agar kasus suaminya dibantu, yang saya jawab dengan singkat, semoga semuanya berakhir baik. Tanpa menjanjikan apapun di luar batas kewenangan saya.
Maka, saya justru kemudian sangat heran, ketika permintaan saya agar Rani tidak berbohong; berkata jujur; tidak terus memakan uang haram hasil korupsi, karena sama saja memberi makan daging haram kepada tiga buah hatinya yang masih kecil – dianggap sebagai intimidasi. Sejak kapan meminta jujur, tidak berbohong, tidak memakan uang hasil korupsi menjadi salah? Apakah supaya menjadi benar, tidak intimidated, permintaan saya perlu dibalik saja: janganlah berkata jujur, teruslah berbohong, dan teruslah memakan uang hasil korupsi? Aneh bin ajaib.
Agaknya, satu tahun sepak terjang Satgas membuat para mafioso terganggu zona nyamannya (comfort zone). Meski dengan kewenangan yang terbatas, kami terus berikhtiar. Hasilnya rakyat semakin sadar bahwa praktik mafia hukum kita sudah sampai pada tahap yang tidak dapat ditolerir lagi. Terkait kasus, satgas masuk ke upaya pemberantasan mafia pajak, mafia peradilan, mafia tambang khususnya batubara dan mafia kehutanan. Tidak semua memang diberitakan oleh media.

Terkait pemberantasan mafia tambang batubara, misalnya, hanya banyak ditulis oleh media lokal di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur. Terkait tambang batu bara ini, saya mendengar, banyak sekali kegelisahan yang terjadi di antara pelaku mafia tambang, ketika Satgas bersuara lantang untuk melakukan pembenahan tata kelola tambang batu bara, agar lebih fair adil dan antikorupsi.
Di antara semua kasus yang ditangani Satgas, kasus Gayus, tentu yang paling banyak diberitakan, sehingga dikesankan bahwa Satgas hanya mengurusi Gayus. Suatu kesan yang sama sekali tidak benar. Apalagi menyatakan Satgas mempolitisasi kasus Gayus. Seluruh anggota Satgas, termasuk Ketua Kuntoro Mangkusubroto, tidak mempunyai latar belakang, apalagi menjadi anggota partai politik. Saya, Mas Achmad Santosa dan Yunus Husein, justru adalah pengajar di UGM dan UI. Latar belakang kami adalah akademisi, dan bukan politisi. Adalah beberapa politisi yang justru mempolitisisasi sendiri kasus Gayus, dan kemudian mendakwakannya kepada Satgas.
Apapun, saya tetap merasa beruntung bahwa serangan kepada Satgas lebih kepada soal teknis-prosedural, soal etika dan efektifitas kerja, yang sangat bisa diperdebatkan cara penilaiannya. Pastinya, para penyerang Satgas berusaha keras menyoal masalah integritas Satgas, namun tidak menemukannya. Hampir semua pihak yang berurusan dengan Gayus kemudian ternoda integritasnya. Satgas membuktikan, bahwa seberapa pun uang Gayus, tidak dapat menyentuh sedikitpun, apalagi membeli integritas moral kami, sebagai modal utama dalam bekerja memberantas mafia hukum.
Dengan modal integritas moral tak terbeli itulah, kami akan terus melangkah, dengan kepala tegak. Terus berteriak lantang, lawan terus mafia. Negeri ini tidak boleh tersandera oleh koruptor dan gangster mafioso. Tidak boleh ada kata menyerah. Karena menyerah berarti kalah. Haram manyarah waja sampai kaputing. Keep on fighting for the better Indonesia. (*)


Denny Indrayana
Guru Besar Hukum Tata Negara UGM
Staf Khusus Presiden Bidang Hukum, HAM dan Pemberantasan KKN